Site icon SEMBILAN NEWS

PKS Tegaskan Ambang Batas DPR Kunci Politik Stabil di Indonesia

DPR Kunci Politik Stabil di Indonesia

DPR Kunci Politik Stabil di Indonesia

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan pentingnya ambang batas DPR atau parliamentary threshold untuk menjaga stabilitas politik Indonesia.

Menurut PKS, ambang batas mencegah fragmentasi partai berlebihan, meningkatkan efektivitas legislatif, dan mempermudah pembentukan koalisi pemerintahan. Partai ini juga mendorong dialog terbuka dengan partai lain dan pemerintah untuk membahas reformasi sistem pemilu secara demokratis. Simak dan ikutin terus berita yang akan di bahas di bawah ini yang hanya ada di .

 

PKS Ambang Batas DPR Tetap Penting untuk Stabilitas

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan bahwa ambang batas parlemen atau parliamentary threshold masih diperlukan dalam sistem politik Indonesia. Menurut PKS, ambang batas berfungsi menjaga stabilitas parlemen dan mencegah fragmentasi partai yang berlebihan.

“Tanpa ambang batas, kita berisiko melihat terlalu banyak partai kecil masuk DPR, yang justru bisa mempersulit proses legislatif,” ujar Ketua DPP PKS bidang Politik, Dr. Hidayat Nur, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (30/1/2026). PKS menilai sistem saat ini membantu menjaga kualitas calon legislatif dan kepastian politik.

Partai ini juga menekankan bahwa ambang batas bukan semata-mata untuk membatasi partai kecil, melainkan untuk menjamin efektivitas kinerja parlemen dan stabilitas pemerintahan. PKS menilai pengalaman beberapa periode legislatif sebelumnya menunjukkan bahwa parlemen yang terlalu terfragmentasi sering mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan strategis.

Keuntungan Ambang Batas Untuk Stabilitas Politik

PKS menilai ambang batas parlemen membantu menekan political fragmentation, atau terpecahnya suara di DPR. Dengan ambang batas, hanya partai dengan dukungan signifikan yang dapat duduk di parlemen, sehingga mempermudah pembentukan koalisi pemerintahan.

Selain itu, ambang batas juga mendorong partai untuk melakukan konsolidasi internal dan program kerja yang jelas. Hal ini diharapkan mendorong kualitas kandidat yang bersaing dalam Pemilu, sehingga pemilih mendapat pilihan yang lebih matang dan bertanggung jawab.

“Ambang batas bukan untuk mengekang demokrasi, tapi untuk menjaga parlemen agar tetap efisien dan stabil. Kita ingin legislatif yang mampu menghasilkan kebijakan cepat dan tepat,” jelas Hidayat. PKS menekankan bahwa demokrasi bukan hanya soal banyaknya partai, tetapi juga soal efektivitas pengambilan keputusan.

Baca Juga: Yusril, Ombudsman Jadi Pilar Penting Wujudkan Standar OECD Di Indonesia

Tantangan dan Kritik Terhadap Ambang Batas

Meski PKS mendukung keberadaan ambang batas, sejumlah pihak menilai kebijakan ini bisa membatasi partai kecil dan mengurangi keberagaman politik. Kritikus berargumen, ambang batas tinggi bisa menyingkirkan partai-partai baru dan mengurangi representasi masyarakat kecil di parlemen.

Hidayat menanggapi kritik tersebut dengan mengatakan bahwa ambang batas harus tetap seimbang dan proporsional, sehingga tetap memberikan kesempatan bagi partai baru yang memiliki dukungan nyata. PKS menekankan bahwa mekanisme ini perlu disertai dukungan politik dan sosial agar partai-partai baru dapat berkembang secara sehat.

Selain itu, PKS mengakui perlunya edukasi politik bagi masyarakat untuk memahami manfaat ambang batas. Dengan pemahaman yang tepat, diharapkan publik melihat bahwa kebijakan ini bukan untuk memonopoli kekuasaan, tetapi untuk memastikan stabilitas dan efektivitas sistem demokrasi.

PKS Dorong Dialog Partai Soal Reformasi Pemilu

PKS mengajak semua partai politik dan pemerintah untuk bersama-sama membahas reformasi sistem pemilu, termasuk ambang batas parlemen. Partai ini mendorong dialog terbuka agar sistem pemilu di Indonesia lebih stabil dan tetap demokratis.

“Ini bukan soal kepentingan satu partai, tapi soal kepentingan bangsa. Kita ingin DPR yang kuat, pemerintahan yang stabil, dan politik yang tidak mudah terpecah,” tegas Hidayat. PKS berharap diskusi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari akademisi, pakar hukum tata negara, hingga masyarakat luas.

PKS juga menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam merancang kebijakan pemilu yang adil, transparan, dan demokratis. Partai ini berharap dengan adanya ambang batas yang tepat, Indonesia dapat menjaga keseimbangan antara representasi politik dan stabilitas pemerintahan.

Luangkan waktu anda untuk membaca informasi dan berita yang menarik yang hanya ada di SEMBILAN NEWS.


Sumber Informasi Gambar:

  1. Gambar Pertama dari nasional.kompas.com
  2. Gambar Kedua dari pks.id
Exit mobile version