Polri mendapat apresiasi dari DPR RI atas kontribusinya dalam mendukung program strategis swasembada pangan nasional.
Keterlibatan aktif Polri, khususnya dalam pengamanan distribusi pangan, pengawasan pupuk bersubsidi, hingga perlindungan petani dari mafia pangan, dinilai sebagai langkah nyata di luar fungsi konvensional kepolisian.
Di bawah ini SEMBILAN NEWS akan membahas apresiasi dari DPR untuk Polri dalam swasembada pangan nasional dan bagaimana peran Polri menjadi bagian penting dalam sistem ketahanan pangan dan sinerginya dengan berbagai pihak untuk mencapai kemandirian pangan Indonesia.
Kontribusi Nyata Polri di Lapangan
Partisipasi Polri dalam kegiatan pertanian bukanlah hal simbolis belaka. Dalam konteks panen raya jagung di Bengkayang, kehadiran jajaran kepolisian bukan hanya sebagai pengamat, tetapi juga sebagai fasilitator keamanan dan kelancaran kegiatan produksi pangan. Hal ini dinilai sebagai bentuk nyata komitmen institusi Polri dalam mendukung program prioritas pemerintah.
“Ini bentuk adaptasi institusional yang patut diapresiasi” ujar Rajiv. Ia menegaskan bahwa Polri kini tak hanya berfungsi sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas pangan nasional.
Keterlibatan Polri dalam sektor pangan mencerminkan transformasi fungsi kepolisian yang lebih progresif. Rajiv menyebut, keberadaan aparat di tengah kegiatan pertanian memberi jaminan terhadap keamanan distribusi, pengawasan terhadap pupuk bersubsidi, serta perlindungan petani dari praktik curang seperti tengkulak dan mafia pangan.
Ketahanan Pangan Adalah Sistem, Bukan Sekadar Panen
Dalam perspektif yang lebih luas, Rajiv menekankan bahwa ketahanan pangan tidak hanya menyangkut soal benih unggul dan hasil panen melimpah. “Ketahanan pangan adalah soal sistem” tegasnya. Sistem yang dimaksud mencakup seluruh rantai pasok dari hulu ke hilir mulai dari proses produksi, distribusi, hingga konsumsi.
Dalam sistem inilah, Polri memiliki peran strategis yang tak tergantikan. Dengan fungsi pengawasan dan pengamanan yang dimiliki, aparat kepolisian mampu memastikan bahwa distribusi beras, pengadaan pupuk, serta perlindungan terhadap petani dapat berjalan secara adil, aman, dan efisien.
Rajiv juga menyoroti pentingnya keberadaan Polri dalam menjamin keadilan distribusi pangan di tingkat Badan Urusan Logistik (Bulog) dan pasar. Tugas ini menjadi semakin penting mengingat masih maraknya praktik-praktik penimbunan dan penyimpangan dalam pendistribusian bahan pokok yang merugikan masyarakat..
Baca Juga:
Perlu Format Kolaborasi yang Lebih Sistematik
Dalam rangka memperkuat dukungan lintas sektor terhadap program swasembada pangan, Rajiv menyarankan adanya kerja sama yang lebih terstruktur antara Kementerian Pertanian, Polri, serta otoritas lokal. Menurutnya, sinergi yang dibangun harus bersifat sistematik dan berkelanjutan, bukan sekadar berbasis proyek atau momentum sesaat.
“Swasembada pangan tidak akan tercapai jika hanya mengandalkan satu lembaga. Semua pihak harus bergerak bersama dalam satu arah” katanya.
Hal ini selaras dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan swasembada pangan sebagai pilar utama dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Rajiv mengingatkan pentingnya berpegang pada arahan Presiden bahwa “swasembada pangan adalah kunci daripada keamanan dan kemerdekaan.”
Keamanan Pangan Sebagai Dimensi Baru Keamanan Nasional
Di tengah dinamika geopolitik dan ancaman krisis iklim global, Rajiv juga menekankan perlunya pendekatan keamanan yang lebih holistik. Ia menyebut bahwa keamanan pangan harus dimaknai sebagai bagian dari sistem keamanan nasional yang tidak bisa dipisahkan dari stabilitas sosial dan politik.
“Keamanan saat ini tidak lagi hanya soal ancaman fisik. Ketahanan pangan adalah bentuk keamanan non-tradisional yang justru makin penting ke depan” ujarnya.
Oleh karena itu, Rajiv menilai perlu adanya regulasi yang mengatur peran Polri dalam sistem pangan secara lebih komprehensif. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan.
“Ke depan perlu peran Polri dalam pengamanan sistem pangan nasional secara komprehensif, tapi harus ada regulasinya juga” tutup Rajiv.
Kesimpulan
Peran Polri dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional menandai babak baru dalam sinergi lintas sektor di Indonesia. Apresiasi dari DPR RI terhadap kontribusi ini menunjukkan bahwa pendekatan keamanan kini berkembang mengikuti kebutuhan zaman bukan hanya menjaga ketertiban, tetapi juga memastikan rakyat dapat makan dengan tenang.
Jika kolaborasi ini terus diperkuat, bukan mustahil visi swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo akan segera menjadi kenyataan. Ikuti SEMBILAN NEWS dan dapatkan berita informasi terupdate menarik lainnya setiap harinya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari www.antaranews.com
- Gambar Kedua dari investor.id