Prabowo Subianto menegaskan akan menindak tegas siapa pun yang terlibat korupsi dana bencana dan menekankan tidak toleransi.
Menteri Pertahanan menegaskan akan menindak tegas siapa pun yang terlibat korupsi dana bencana, menekankan tidak ada toleransi bagi penyalahgunaan anggaran yang seharusnya membantu masyarakat terdampak bencana.
Simak dan ikutin terus berita yang akan di bahas di bawah ini hanya ada di SEMBILAN NEWS
Pengelolaan Bantuan Bencana Harus Transparan
Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pengelolaan anggaran bantuan bencana secara bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini disampaikan terkait kondisi darurat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, di mana masyarakat terdampak membutuhkan bantuan cepat dan tepat sasaran.
Menekankan bahwa setiap penyalahgunaan dana bencana akan merugikan korban dan merusak kepercayaan publik, sehingga seluruh pihak terkait wajib memastikan proses distribusi bantuan berjalan sesuai aturan dan prinsip tata kelola keuangan yang baik.
Pendekatan ini bertujuan menjamin bantuan sampai ke tangan yang berhak, mencegah praktik korupsi, dan mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana.
Baca Juga : Agenda Politik Nasional: Satgas Rehab Bencana dan Aktualisasi Pancasila
Instruksikan Pengawasan Ketat Dana
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan aparat kepolisian dan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pengelolaan dana dan distribusi bantuan bencana. Ia menegaskan bahwa setiap potensi kecurangan harus segera ditindak tanpa pandang bulu.
Prabowo juga menekankan bahwa seluruh sumber daya yang ada harus diprioritaskan untuk pemulihan masyarakat yang terdampak bencana, dan tidak ada pihak yang diperbolehkan mencari keuntungan dari penderitaan rakyat.
Sikap tegas ini didukung penuh oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang mengeluarkan ultimatum keras kepada seluruh jajarannya agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan bantuan. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bantuan sampai ke tangan yang berhak dan prosesnya berjalan dengan transparan dan akuntabel.
Amran Tegaskan Pemecatan Cepat bagi Pencuri
Andi Amran Sulaiman mengeluarkan pernyataan tegas terkait korupsi dan manipulasi bantuan bencana. Ia menegaskan akan langsung memecat bawahannya yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan bantuan, dengan jaminan pemecatan dalam waktu 1×24 jam.
Amran memastikan bahwa jika ada yang terlibat dalam praktik korupsi, ia akan melaporkan pelaku kepada penegak hukum untuk dihukum seberat-beratnya. Amran juga membenarkan adanya kesalahan dalam pemberitaan terkait jumlah bantuan, yang ia sebut hanya masalah penulisan satuan dan bukan penyimpangan anggaran.
Dukungan terhadap sikap tegas ini juga datang dari anggota Komisi III DPR Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, yang menyatakan bahwa korupsi dana bencana adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan. Pemerintah, melalui pernyataan ini, berkomitmen untuk memastikan bantuan sampai kepada korban tanpa ada penyalahgunaan.
Pemerintah Berkomitmen Tanggulangi Korupsi Bantuan
komitmennya untuk memastikan bantuan bencana tepat sasaran dan bebas dari praktik korupsi. “Penyelewengan dalam kondisi darurat adalah kejahatan serius,” tegasnya. Penegasan ini disampaikan di tengah upaya besar penanganan bencana, termasuk pengiriman ratusan truk logistik ke wilayah terdampak banjir di Sumatera.
Kementerian Pertanian berhasil menghimpun lebih dari Rp 75 miliar melalui aksi donasi nasional untuk membantu korban bencana. Pemerintah juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan ketat dan penegakan hukum yang kuat untuk memastikan pengelolaan dana bantuan berjalan secara transparan, efektif, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
Luangkan waktu anda membaca informasi dan berita yang menarik dan hanya ada di SEMBILAN NEWS
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari Betawi Pos
- Gambar Kedua dari Koran Nusantara