Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya terhadap penegakan hukum yang adil dan tidak memihak.
Dalam sebuah acara diskusi ekonomi, Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa hukum tidak boleh menjadi instrumen untuk menarget lawan politik atau menimbulkan kesalahan peradilan. Pernyataan ini menggarisbawahi visinya untuk menciptakan kepastian hukum dan stabilitas di Indonesia, demi kesejahteraan seluruh rakyat.
Dapatkan kabar politik terbaru dan terpopuler setiap hari, lengkap dengan berita viral, hanya di SEMBILAN NEWS.
DAFTAR ISI
Penegakan Hukum Yang Bersih Dan Adil
Presiden Prabowo Subianto menekankan penegakan hukum tidak boleh disalahgunakan sebagai alat politik. Ia menyoroti bahwa hukum tidak boleh dipakai untuk “mengerjai” lawan politik, karena merusak integritas peradilan dan kepercayaan publik. Komitmen ini memastikan setiap proses hukum berjalan objektif tanpa intervensi kepentingan politik.
Prabowo juga menggarisbawahi prinsip “miscarriage of justice” atau kekeliruan dalam proses peradilan. Ia menegaskan bahwa setiap upaya harus dilakukan untuk menghindari kesalahan tersebut. Hal ini menunjukkan kepeduliannya terhadap hak-hak individu dan keadilan substansial, bukan hanya prosedural.
Dalam pernyataannya, Prabowo mengungkapkan bahwa ia tidak menginginkan adanya kekeliruan peradilan dan telah membuktikan komitmennya. Ini mengindikasikan bahwa ia telah mengambil langkah-langkah konkret atau memiliki rekam jejak dalam menjaga independensi hukum.
Bukti Komitmen Melalui Abolisi Dan Amnesti
Sebagai bukti komitmennya, Prabowo mencontohkan pengampunan hukum melalui abolisi dan amnesti. Ia siap memberikan keduanya jika mendeteksi ketidakadilan dalam putusan, menunjukkan kesediaannya mengoreksi kesalahan dalam sistem peradilan.
Abolisi dan amnesti adalah instrumen hukum yang digunakan dalam situasi tertentu untuk membatalkan tuntutan atau menghapus hukuman. Tindakan Prabowo ini menunjukkan bahwa ia bersedia menggunakan wewenang tersebut demi keadilan substantif. Keputusannya didasarkan pada keyakinan bahwa putusan yang diberikan mungkin tidak sepenuhnya adil.
Prabowo juga menggarisbawahi bahwa pengadilan harus mampu memberikan putusan yang adil tanpa keraguan sedikit pun. Jika ada kemungkinan terdakwa tidak bersalah, pengadilan tidak boleh memberikan putusan final yang merugikan mereka. Ini menunjukkan penekanan pada prinsip praduga tak bersalah dan kehati-hatian dalam proses hukum.
Baca Juga: DPR Buka-bukaan! Ini Komitmen Komisi XI Dalam Pembahasan RUU PPSK
Visi Kepastian Hukum Dan Stabilitas Nasional
Sebagai pemegang mandat dari rakyat, Prabowo menegaskan tanggung jawabnya untuk menciptakan kepastian hukum di Indonesia. Ia berkeinginan kuat untuk mewujudkan “rule of law” atau supremasi hukum, di mana semua pihak, tanpa terkecuali, tunduk pada aturan hukum. Hal ini krusial untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan adil.
Prabowo percaya bahwa hanya dengan adanya kepastian hukum, stabilitas dan ketenangan bagi rakyat dapat terjamin. Ketidakpastian hukum dapat menimbulkan kekacauan, ketidakpercayaan, dan menghambat kemajuan ekonomi serta sosial. Oleh karena itu, hukum yang kuat dan konsisten adalah fondasi bagi negara yang kokoh.
Visi ini juga mencakup pentingnya pemerintahan yang bersih dan adil. Menurutnya, tidak ada negara yang berhasil tanpa kedua elemen ini. Prabowo berkomitmen untuk membangun pemerintahan yang demikian, serta melakukan regenerasi birokrat yang tidak mau menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip tersebut.
Komitmen Prabowo Untuk Pemerintahan Bersih Dan Adil
Prabowo Subianto secara tegas menyatakan tekadnya untuk mematuhi hukum tanpa kompromi. Ia menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan konsisten. Ini merupakan seruan bagi seluruh elemen bangsa untuk menjunjung tinggi kedaulatan hukum sebagai pilar utama negara.
Beliau juga menyoroti bahwa sejarah menunjukkan, keberhasilan suatu negara sangat bergantung pada keberadaan pemerintahan yang bersih dan adil. Tanpa integritas dan keadilan dalam tata kelola pemerintahan, kemajuan suatu bangsa akan terhambat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ini menjadi landasan kepemimpinannya.
Prabowo berkomitmen bersama timnya untuk membangun pemerintahan yang bersih dan adil. Bagi birokrat yang tidak mau beradaptasi dengan prinsip-prinsip ini, Prabowo mengisyaratkan akan adanya regenerasi. Ini menunjukkan keseriusan dalam menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari korupsi demi kepentingan rakyat.
Simak dan ikuti terus berbagai informasi menarik seputar berita politik terbaru, akurat, dan terpercaya, hanya di SEMBILAN NEWS.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari nasional.kompas.com
- Gambar Kedua dari bodhika-upskills-tech.com