Rapimnas Golkar mengusulkan pilkada melalui DPRD, Wacana ini memunculkan perdebatan soal demokrasi dan tata kelola daerah.
Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah kembali mencuat ke ruang publik. Dalam Rapimnas, Partai Golkar melontarkan usulan mengejutkan agar pilkada tidak lagi dilakukan secara langsung, melainkan melalui DPRD.
Gagasan ini langsung memantik perdebatan luas, mulai dari isu efisiensi anggaran hingga kualitas demokrasi di daerah. Artikel SEMBILAN NEWS ini mengulas latar belakang, alasan yang disampaikan serta potensi dampaknya bagi sistem demokrasi dan pemerintahan daerah di Indonesia.
Rapimnas Golkar Usulkan Pilkada Lewat DPRD
Rapat Pimpinan Nasional I Partai Golongan Karya tahun 2025 menghasilkan 10 pernyataan politik, salah satunya usulan agar pemilihan kepala daerah pilkada dilakukan melalui Dewan Perwakilan Daerah. Usulan ini langsung menarik perhatian publik karena menyentuh aspek fundamental dalam sistem demokrasi Indonesia.
Siaran pers yang dirilis Minggu, 21 Desember 2025, Golkar menyebut pilkada melalui DPRD sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam prosesnya. Digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, pada Sabtu, 20 Desember 2025.
Rekomendasi Pemilu Dan Koalisi Permanen
Selain wacana pilkada tidak langsung, Golkar juga merekomendasikan perbaikan sistem pemilu proporsional terbuka. Pembenahan difokuskan pada aspek teknis penyelenggaraan, penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu, serta tata kelola pemilu agar pelaksanaannya lebih jujur dan adil.
Dalam bidang politik, Rapimnas Golkar mendorong perubahan pola kerja sama dari koalisi elektoral yang bersifat sementara menjadi Koalisi Permanen yang lebih ideologis dan strategis. Koalisi ini diharapkan dibangun atas dasar kesamaan platform serta agenda kebijakan jangka panjang, bukan sekadar kepentingan pragmatis menjelang pemilu.
Baca Juga: PDI-P Jatim Gelar Konferensi Serentak, Tunjukkan Soliditas Kader
Sikap Terhadap Isu Nasional Dan Global
Golkar menilai ketahanan energi dan hilirisasi sebagai strategi utama untuk memperkuat struktur ekonomi nasional dan mendorong pertumbuhan hingga delapan persen. Kebijakan tersebut dipandang sejalan dengan visi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045 yang berfokus pada kemandirian dan daya saing nasional.
Rapimnas juga menekankan percepatan pembangunan Papua sebagai langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan dan kepedulian terhadap korban longsor, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penegakan Konsolidasi Internal Partai
Ketua umum Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa Rapimnas berlangsung sejak pagi hingga hampir tengah malam mencerminkan keseriusan partai dalam menyusun program dan rekomendasi politik secara matang. Dalam pernyataan politiknya, Rapimnas Golkar menegaskan bahwa penegakan hukum yang berwibawa merupakan fondasi utama stabilitas negara, keadilan sosial, serta penguatan demokrasi dan persatuan nasional.
Golkar juga menyoroti pentingnya penguatan peran masyarakat sipil dan masyarakat algoritma sebagai bagian dari dinamika demokrasi modern.
Wacana Pilkada Lewat DPRD Picu Pro Dan Kontra Publik
Usulan pilkada melalui DPRD memunculkan perdebatan di tengah masyarakat. Sebagian menilai langkah ini lebih efisien dan menekan biaya politik, sementara pihak lain khawatir dapat mengurangi partisipasi langsung rakyat dalam demokrasi daerah.
Luangkan waktu anda membaca informasi dan berita yang menarik dan hanya ada di SEMBILAN NEWS.
Sumber Informasi Gambar:
Gambar Pertama dari nasional.kompas.com
Gambar Kedua dari cnnindonesia.com