Sekjen Gerindra menyatakan reformasi sistem Pilkada DPRD telah dilakukan, namun hasilnya justru mengecewakan publik luas.
Wacana pilkada melalui DPRD kembali mencuat, memicu perdebatan sengit di kalangan politisi dan masyarakat. Sekjen Partai Gerindra, Sugiono, menjelaskan latar belakang usulan ini. Ia mengklaim partai-partai di DPR dan pemerintah sebelumnya telah berupaya memperbaiki sistem pilkada langsung, namun hasilnya tidak memuaskan.
Simak beragam informasi menarik lainnya yang terbaru dan terviral tentang politik cuman hanya ada di seputaran SEMBILAN NEWS.
DAFTAR ISI
Evaluasi Sistem Pilkada Langsung Yang Gagal
Sugiono mengungkapkan bahwa sejak awal evaluasi, berbagai upaya perbaikan telah dilakukan terhadap sistem pilkada langsung. Namun, menurutnya, perbaikan yang diharapkan tidak terwujud secara optimal di lapangan. Situasi justru terasa “semakin, apa ya,” ujarnya dalam program Inside Politics with Diana Valencia CNN Indonesia.
Kekecewaan ini menjadi salah satu pemicu utama di balik wacana kembali ke pilkada melalui DPRD. Partai Gerindra, bersama beberapa partai lainnya, merasa bahwa sistem yang berlaku saat ini masih memiliki banyak celah. Ini justru menghambat tercapainya tujuan demokrasi yang sebenarnya.
Berbagai perbaikan yang dilakukan sebelumnya tidak mampu mengatasi permasalahan fundamental dalam pilkada langsung. Hal ini meliputi tingginya biaya politik, praktik politik uang, dan polarisasi di masyarakat. Sugiono menggarisbawahi bahwa kegagalan perbaikan ini menuntut adanya alternatif serius.
Pilkada Lewat DPRD, Alternatif Demokrasi Yang Diusung
Sugiono menjelaskan bahwa usulan pilkada lewat DPRD bukan bertujuan untuk memusatkan kekuasaan pada lembaga legislatif daerah. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa ide ini merupakan alternatif yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila, khususnya prinsip perwakilan dan permusyawaratan.
Menurutnya, jika ada kekurangan dalam sistem yang berjalan, maka perbaikan harus terus diupayakan tanpa menyerah. “Kita tidak boleh menyerah, bahwa ini bakal begini, kita juga kalau ditakut-takuti pikiran ini itu enggak bakal merdeka,” tegas Sugiono, menunjukkan optimisme terhadap usulan ini.
Usulan ini menawarkan model pengambilan keputusan yang mengedepankan musyawarah mufakat, sesuai dengan budaya politik Indonesia. Diharapkan, dengan melibatkan DPRD, proses pemilihan kepala daerah dapat lebih efisien dan terhindar dari dampak negatif pilkada langsung yang selama ini dikeluhkan.
Baca Juga: SBY Bakal Tempuh Langkah Hukum Usai Difitnah Terlibat Ijazah Jokowi
Tujuan Utama Demokrasi, Kesejahteraan Rakyat
Sugiono mengingatkan bahwa esensi dari demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kesejahteraan rakyat. Menurutnya, demokrasi tidak hanya sekadar memberikan hak pilih kepada masyarakat. Ini juga harus mampu menghadirkan kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat.
“So, the end of democracy, sebenarnya kan kesejahteraan rakyat,” kata Sugiono. Ia menekankan bahwa hak untuk memilih pemimpin dan berbicara bebas tanpa rasa takut memang penting. Namun, semua itu harus bermuara pada satu tujuan utama, yaitu menciptakan kesejahteraan.
Oleh karena itu, diskusi mengenai sistem pilkada harus selalu berlandaskan pada tujuan akhir demokrasi ini. Sistem apapun yang dipilih, baik langsung maupun melalui perwakilan, harus mampu berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini perlu dilakukan secara adil dan merata.
Gelombang Dukungan Dan Penolakan Wacana
Wacana pilkada lewat DPRD kembali menguat setelah Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyuarakannya pada perayaan HUT ke-61 partai Golkar. Sebelum itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Gerindra sendiri telah lebih dulu menyuarakan ide serupa, menunjukkan adanya dukungan awal.
Sejauh ini, partai-partai di DPR yang menyatakan dukungan terhadap wacana ini antara lain Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), PKB, dan NasDem. Dukungan yang cukup luas ini mengindikasikan adanya konsensus di antara sebagian fraksi untuk mengevaluasi ulang sistem pilkada.
Namun, tidak semua partai sepakat. PDIP dan Partai Demokrat telah menyatakan penolakan terhadap wacana pilkada lewat DPRD. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih dalam tahap pengkajian. Dinamika ini menunjukkan bahwa perdebatan mengenai sistem pilkada masih akan berlanjut dan menjadi sorotan publik.
Simak dan ikuti terus informasi menarik lainnya tentang berita-berita polik terbaru tentunya terpecaya hanya di SEMBILAN NEWS.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari cnnindonesia.com
- Gambar Kedua dari smpn1soko.sch.id