Sindiran tajam muncul dari politisi PDIP, mempertanyakan efektivitas kebijakan WFH bagi ASN yang dinilai belum menunjukkan hasil optimal.
Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus (PDIP) mengkritik keras wacana pemerintah yang mengkaji penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan untuk ASN. Kebijakan ini diusulkan dalam rangka menghemat konsumsi BBM di tengah ketegangan di Timur Tengah. Namun, Deddy mempertanyakan, bagaimana memastikan ASN benar‑benar bekerja, bukan “jalan‑jalan”.
Dapatkan kabar politik terbaru dan terpopuler setiap hari, lengkap dengan berita viral, hanya di SEMBILAN NEWS.
Kritik Kebijakan WFH 1 Hari
Deddy menilai kebijakan WFH satu hari dalam sepekan perlu dikaji dengan sangat hati‑hati. Ia tak menolak ide penghematan BBM, tetapi meragukan efektivitasnya jika tidak didukung mekanisme pengawasan yang kuat. Menurut dia, tanpa SOP dan standar jelas, WFH bisa jadi sekadar formalitas tanpa dampak nyata.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan harus membedakan ASN esensial dan non‑esensial. Pegawai yang terkait langsung dengan pelayanan publik, kata Deddy, sebaiknya tetap bekerja di kantor. Kebijakan yang seragam bisa mengganggu pelayanan, terutama di unit yang sangat berhubungan dengan masyarakat.
Deddy mengusulkan agar keputusan soal WFH diserahkan ke masing‑masing instansi. Setiap kementerian atau lembaga diminta menilai jenis pekerjaan, beban kerja, dan kapasitas teknologi yang dimiliki. Dengan pendekatan ini, kebijakan WFH diharapkan lebih tepat sasaran dan tidak sekadar ikut tendensi kebijakan nasional.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Pertanyaan, WFH Atau Jalan‑Jalan?
Sindiran Deddy paling tajam terletak pada pertanyaannya: bagaimana memastikan ASN betulan kerja saat WFH, bukan malah jalan‑jalan. Ia menyoroti dilema: jika ASN bekerja dari rumah, apakah mereka terus terhubung dengan komputer dan jaringan selama jam kerja. Tanpa itu, kontrol atas produktivitas menjadi sulit.
Deddy menekankan, pelaksanaan WFH harus memiliki standar pengawasan internal dan dukungan teknologi yang kuat. Ia menilai, tanpa SOP dan sistem pelaporan yang bisa diukur, kebijakan ini berpotensi disalahgunakan. Kekhawatirannya, ASN memanfaatkan hari WFH untuk istirahat panjang atau kegiatan pribadi.
Anggota Komisi II itu menambahkan, kebijakan kerja fleksibel justru rentan menimbulkan kecemburuan antarpegawai. Jika satu kelompok sering WFH sementara yang lain selalu di kantor, bisa muncul rasa tidak adil. Karena itu, pengawasan dan keadilan dalam penerapan WFH menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.
Baca Juga: Koster Blak‑Blakan! Soal Sikap Otoriter Kader PDIP di Tabanan!
Soal Kesiapan Fasilitas Dan Profesionalisme
Deddy juga mempertanyakan kesiapan fasilitas ASN untuk bekerja dari rumah. “Apakah seluruh ASN memiliki perangkat komputer dan jaringan WIFI yang terhubung selama jam kerja?” ujarnya. Jika fasilitas itu tidak merata, WFH justru menimbulkan ketimpangan produktivitas antar pegawai.
Selain infrastruktur, Deddy menyoroti profesionalisme ASN saat WFH. Ia menegaskan, pola kerja baru tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik. ASN harus tetap menjaga disiplin dan fokus meski tidak berada di ruang kantor. Kebijakan fleksibel harus diimbangi etos kerja yang tinggi.
Ketua DPP PDIP itu mengingatkan bahwa kebijakan WFH harus dihitung dari sisi produktivitas, bukan sekadar mengurangi mobilitas. Ia menegaskan, tujuan utama tetap pelayanan yang cepat, transparan, dan berkualitas. Jika WFH malah mengganggu pelayanan, kebijakan itu perlu ditinjau ulang.
Wacana WFH Dan Tantangan Pengawasan
Rencana WFH satu hari dalam sepekan bermula dari diskusi para menteri dan menko terkait penghematan BBM. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan beban anggaran pemerintah. Namun, seperti yang disoroti Deddy, efektivitasnya sangat bergantung pada sistem pengawasan dan kesiapan teknologi instansi.
Sebelumnya, wacana WFA (work from anywhere) juga menuai kritik serupa: sulitnya mengawasi ASN yang bekerja di luar kantor. Kritik yang sama kini bergeser ke wacana WFH, di mana rambu‑rambu pengawasan belum sepenuhnya jelas. Deddy menilai, pemerintah harus menghindari pengulangan kesalahan yang pernah terjadi di sistem WFA.
Deddy berharap, sebelum kebijakan terbit, pemerintah melakukan kajian menyeluruh, termasuk simulasi di berbagai instansi. Ia menyarankan skema uji coba, evaluasi, lalu baru perluasan ke seluruh kementerian dan lembaga. Dengan pendekatan bertahap, tujuan menghemat BBM dan tetap menjaga produktivitas ASN bisa sama‑sama tercapai.
Simak dan ikuti terus berbagai informasi menarik seputar berita politik terbaru, akurat, dan terpercaya, hanya di SEMBILAN NEWS.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari news.detik.com
- Gambar Kedua dari purwakarta.pikiran-rakyat.com