Sekretaris Jenderal Golkar, Muhammad Sarmuji, mengultimatum kader agar tidak menyalahgunakan program pemenuhan gizi siswa.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, memperingatkan keras kader yang terlibat dalam program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Peringatan ini muncul setelah dugaan penyimpangan dalam program pemenuhan gizi siswa. Golkar menekankan pentingnya menjaga integritas dan tidak mengambil keuntungan di luar hak semestinya.
Dapatkan kabar politik terbaru dan terpopuler setiap hari, lengkap dengan berita viral, hanya di SEMBILAN NEWS.
Integritas Kader Dalam Program SPPG
Muhammad Sarmuji menegaskan kader Golkar yang terlibat dalam SPPG harus menjaga integritas program. Ia melarang keras praktik mengambil keuntungan di luar hak siswa. Peringatan ini menegaskan komitmen partai agar program pemenuhan gizi berjalan sesuai tujuan tanpa penyalahgunaan.
Sarmuji menyatakan, “Jangan sampai ada kader Golkar yang memiliki SPPG yang mengambil keuntungan di luar haknya.” Pernyataan ini menjadi penekanan utama agar tidak terjadi penyelewengan dana atau sumber daya yang diperuntukkan bagi siswa. Integritas dan transparansi menjadi kunci dalam pelaksanaan program yang sensitif seperti pemenuhan gizi ini.
Meski demikian, Sarmuji optimistis bahwa sejauh ini belum ada kader Golkar yang terbukti menyalahgunakan program MBG (Makan Bergizi Gratis) atau SPPG untuk kepentingan pribadi. Ia berharap para kader yang terlibat dapat menjalankan program dengan standar yang telah ditetapkan, demi keberhasilan program gizi yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya para siswa.
Inisiatif Pribadi Dan Tanggung Jawab
Sarmuji menjelaskan bahwa kepemilikan SPPG oleh kader Golkar merupakan inisiatif pribadi dan bukan skema yang diinstruksikan oleh partai. Menurutnya, kader yang memiliki SPPG tidak perlu melapor kepada partai mengenai kepemilikan tersebut. Hal ini menandakan bahwa partai tidak mengatur secara langsung individu kader dalam keterlibatan mereka di program ini.
“Enggak lah (harus lapor). Masa semua urusan mesti lapor partai. Itu kan inisiatif orang per orang. Kami tidak menskemakan,” kata Sarmuji. Penjelasan ini menekankan adanya otonomi individu kader dalam berpartisipasi di luar agenda partai, namun tetap dengan harapan mereka menjaga etika dan integritas sebagai anggota partai.
Meskipun bersifat inisiatif pribadi, tanggung jawab moral tetap melekat pada setiap kader. Partai berharap bahwa setiap tindakan kader, termasuk dalam program SPPG, mencerminkan nilai-nilai partai dan tidak mencoreng nama baik Golkar. Keberhasilan program ini diharapkan dapat terlaksana dengan baik melalui partisipasi aktif kader.
Baca Juga: Golkar Kritik Tajam Rudy Mas’ud: Mobil Dinas Rp8,5 M Bikin Heboh Kaltim!
Pembelajaran Dari PDI Perjuangan
Peringatan dari Golkar ini muncul setelah PDI Perjuangan (PDIP) terlebih dahulu menginstruksikan kadernya untuk tidak memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi kepentingan pribadi atau kelompok. PDIP bahkan tidak segan menindak tegas kader yang melanggar aturan tersebut, menunjukkan keseriusan dalam menjaga integritas program pemerintah.
Instruksi PDIP itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) tertanggal 24 Februari 2026, yang ditandatangani oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Komarudin Watubun. Surat edaran ini menjadi acuan bagi seluruh kader PDIP dalam berinteraksi dengan program-program pemerintah, khususnya yang melibatkan alokasi anggaran besar seperti MBG.
Dalam surat tersebut, DPP PDIP menegaskan bahwa program MBG dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui realokasi anggaran pendidikan nasional. Hal ini menegaskan bahwa dana tersebut bersumber dari pajak rakyat dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pendidikan nasional, bukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok.
Dana Publik Untuk Kepentingan Bangsa
DPP PDIP menekankan bahwa anggaran pendidikan, termasuk yang dialokasikan untuk MBG, pada hakikatnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pendidikan secara nasional. Tujuan utamanya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sebuah amanat konstitusi yang harus dijaga. Penggunaan dana ini mencakup gaji guru hingga penyediaan sarana dan prasarana.
Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBN, khususnya yang berasal dari pajak rakyat, harus dipastikan sampai kepada tujuan yang semestinya dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan dan gizi anak bangsa.
Baik Golkar maupun PDIP, melalui peringatan dan instruksi ini, menunjukkan adanya konsensus politik untuk menjaga program-program pemerintah dari praktik penyelewengan. Ini merupakan langkah positif dalam memastikan bahwa program sosial yang penting seperti pemenuhan gizi dapat berjalan efektif dan mencapai sasarannya tanpa terkontaminasi kepentingan pribadi atau kelompok.
Simak dan ikuti terus berbagai informasi menarik seputar berita politik terbaru, akurat, dan terpercaya, hanya di SEMBILAN NEWS.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari news.detik.com
- Gambar Kedua dari sinpo.id