Ketua DPR RI, Puan Maharani, kembali menyoroti potensi kenaikan harga minyak goreng dan bahan bakar minyak (BBM) di tengah gejolak harga minyak dunia.
Puan Maharani meminta pemerintah segera merancang langkah mitigasi agar dampaknya tidak terlalu keras bagi masyarakat. Peringatan ini disampaikan dalam sejumlah kesempatan terkait tekanan ekonomi global dan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Pemerintah diminta menjaga stabilitas harga energi dan pangan, sekaligus melindungi daya beli rakyat.
Dapatkan kabar politik terbaru dan terpopuler setiap hari, lengkap dengan berita viral, hanya di SEMBILAN NEWS.
Kekhawatiran DPR soal Harga Energi dan Pangan
Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa kenaikan harga minyak dunia rentan berdampak langsung ke harga BBM dan minyak goreng di dalam negeri. Kondisi ini bisa memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, DPR mendorong pemerintah menyiapkan skenario antisipatif sedini mungkin.
Selain BBM, kenaikan harga minyak goreng menjadi salah satu sorotan. Minyak goreng adalah kebutuhan pokok yang hampir dipakai setiap rumah tangga, sehingga kenaikan harganya langsung terasa di tingkat rumah tangga. Pemerintah diminta memetakan rantai pasok minyak goreng, mulai dari bahan baku, distribusi, hingga harga di tingkat retail.
Puan juga menyoroti keterkaitan antara fluktuasi nilai tukar rupiah dan harga energi. Kenaikan harga minyak global ditambah pelemahan rupiah dapat memperburuk beban anggaran negara dan subsidi energi. DPR menekankan pentingnya menjaga keseimbangan fiskal dan stabilitas harga.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Permintaan Mitigasi Untuk BBM dan Minyak Goreng
DPR meminta pemerintah menyusun strategi mitigasi terhadap kenaikan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi. Salah satu langkah yang diinginkan adalah penyesuaian pola subsidi dan penargetan yang lebih tepat agar tidak terlalu membebani APBN. Pemerintah diminta menghindari kenaikan harga yang tiba‑tiba dan memburu momentum yang tepat.
Di sisi minyak goreng, DPR mengusulkan langkah‑langkah seperti peningkatan produksi dalam negeri, pengawasan distribusi, dan pengendalian marjin keuntungan di tingkat distributor. Pemerintah juga diminta mengintervensi pasar bila diperlukan, misalnya dengan penyaluran minyak goreng murah di pasar tradisional dan warung kecil.
Puan mengingatkan bahwa setiap kebijakan kenaikan harga harus mempertimbangkan dampak sosialnya. Masyarakat miskin dan UMKM sangat rentan terpukul jika harga BBM dan minyak goreng naik cepat. Karena itu, opsi kenaikan harga sebaiknya menjadi langkah terakhir setelah semua skenario lain dievaluasi.
Baca Juga: Viral! Prabowo Tiba-Tiba Soroti Konser K-Pop, Ada Apa Sebenarnya?
Kaitan Dengan Kondisi APBN dan Stabilitas Ekonomi
DPR mengingatkan bahwa lonjakan harga minyak dunia dan kenaikan potensial BBM dapat menekan APBN 2026. Kenaikan beban subsidi atau kompensasi energi bisa mengganggu program prioritas lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pemerintah diminta memperkuat konsolidasi fiskal sekaligus memastikan alokasi anggaran tetap efektif.
Ketua DPR menekankan pentingnya menjaga kepercayaan pasar dan investor terhadap kebijakan fiskal Indonesia. APBN yang sehat dan terukur akan membantu menahan tekanan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah juga diminta memberikan sinyal yang jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi kepanikan konsumsi BBM dan minyak goreng.
Puan menyoroti perlunya koordinasi antara DPR, pemerintah, dan Bank Indonesia dalam merumuskan kebijakan ekonomi makro. Kebijakan dovish di sisi fiskal dan moneter dianggap perlu untuk menopang pemulihan ekonomi, sekaligus mengantisipasi krisis energi global.
Pesan DPR Kepada Masyarakat dan Pemerintah
DPR mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik terhadap isu kenaikan harga BBM dan minyak goreng. Pemerintah diminta transparan dalam menyampaikan kebijakan dan langkah antisipasi yang diambil. Informasi yang jelas diharapkan dapat mengurangi spekulasi dan penimbunan di tingkat distributor dan pengecer.
Puan juga menekankan perlunya penguatan pengawasan di lapangan, terutama pada rantai distribusi energi dan pangan. KMD, lembaga pemerintah, dan lembaga regulasi lain diminta bekerja sama untuk mencegah praktik curang dan penimbunan. Langkah ini penting untuk memastikan stok tersedia dan harga tidak melambung akibat manipulasi pasar.
Ke depan, DPR berharap pemerintah dapat membangun sistem mitigasi jangka menengah‑panjang terhadap fluktuasi harga energi. Diversifikasi sumber energi, efisiensi penggunaan, serta peningkatan kebijakan subsidi yang tepat sasaran diminta untuk diperkuat. Dengan demikian, masyarakat tidak selalu mengandalkan kebijakan luar dugaan, sekaligus APBN tetap berada dalam kondisi yang sehat.
Simak dan ikuti terus berbagai informasi menarik seputar berita politik terbaru, akurat, dan terpercaya, hanya di SEMBILAN NEWS.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari antaranews.com
- Gambar Kedua dari pajak.com