Target Besar Prabowo – Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% berada pada era kepemimpinan presiden terpilih. Namun, Mempunyai target besar Prabowo pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8%. Presiden terpilih Prabowo Subianto mempunyai sasaran besar membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% dalam dua-tiga tahun ke depan. Bukan hilirisasi yang menjadi motor penggerak utamanya, melainkan pada sektor pangan dan energi. Lantas apa Prabowo mampu mengerek pertumbuhan ekonomi tembus 8% menggunakan dua sektor tersebut?
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal berkata target pertumbuhan ekonomi sebanyak 8% dirasa sulit tercapai pada tengah-tengah kenaikan PPN menjadi 12%. Hal ini dikarenakan kenaikan PPN akan berdampak di pertumbuhan konsumsi tempat tinggal tangga. Padahal Produk Domestik Bruto (PDB) paling besar kontribusinya berasal konsumsi rumah tangga.
“Jadi, mampu kita bayangkan jika pertumbuhan ekonomi itu banyak bergantung pada konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga yg rentan akan lebih susah buat mencapai rendezvous yang lebih tinggi. target capaian (pertumbuhan ekonomi) 8% itu lebih susah, bahkan (tarif) PPN kini 11% jua tidak mudah,” istilah Faisal.
pada sisi lain, beliau melihat pertumbuhan ekonomi pada pemerintahan baru tak mampu eksklusif bisa mencapai 8% Karena masih terdapat masa transisi. Faisal menilai diharapkan waktu hingga 3-5 tahun untuk mencapai sasaran tadi.
Dia menjelaskan pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada satu faktor saja, tapi juga program-program yang diusung ke depannya dapat memberikan multiplier efek. Misalnya, program makan siang gratis akan seperti apa dampaknya ke depan.
Baca Juga: Prabowo Menang Pilpres, Noel: Semoga Tidak Lupa Peran Relawan
DAFTAR ISI
Untuk Sektor Pangan Dalam Pencapaian 8% Dalam 2-3 Tahun Kedepan
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan sasaran besar menggunakan penekanan dua sektor tadi terasa berat tercapai. dia mengungkapkan pada 20 tahun terakhir, pertumbuhan pertanian mengalami tren penurunan.
saat ini rata–rata pertumbuhan sektor pertanian hanya 3% per tahun. jika ingin mencapai ambisi besar tadi, homogen–rata pertumbuhan sektor pertanian wajib di atas 5%. Meski begitu, Tauhid menilai tetap sulit buat hingga sana.
“Ini sulit terjadi karena pertama sektor pertanian dominan berada di sektor pertanian pangan, padi beras jagung itu menyumbangkan PDB paling mungil. Pemerintah telah mengupayakan donasi subsidi benih, pupuk serta lain-lain nggak mampu ternyata. menggunakan donasi tadi, membalikkan keadaan itu berat. Kayaknya nggak mungkin ya,” kata Tauhid.
Lebih lanjut, Tauhid bilang Indonesia masih mempunyai peluang pada tanaman perkebunan. Sayangnya, lahan yg tersedia tidak sebesar tumbuhan pangan, seperti padi atau jagung.
Menurutnya, apabila ingin mengandalkan sektor pangan terasa berat Karena harga jualnya lebih rendah. dia bilang lebih baik menciptakan hilirisasi pada sektor non pangan, mirip perkebunan serta kelautan.
“Pangan itu hilirisasi tidak mampu banyak mendapatkan karena beras hilirisasinya tepung. Akan tetapi, kita konsumsinya kan beras ya. jikalau produk perkebunan serta perikanan wajib perluasan besar -besaran,” imbuhnya.
Target Besar Prabowo Untuk Sektor Energi Dalam Pencapaian 8% Dada 2-3 Tahun Kedepan
Buat sektor energi, Tauhid menilai terasa sulit Lantaran kontribusinya masih kecil dibandingkan sektor lain, mirip sektor pertanian. Memang hilirisasi memiliki peluang yg rupawan, tapi masih membutuhkan waktu panjang agar bisa menjadi sebuah industri pengolahan.
“Memang ada upaya masuk industri pengolahan atau hilirisasi ya. rasanya lima tahun belum advance ya. Saya kira dalam lima tahun belum mampu hasil tambang terdapat akibat turunannya, intinya masih panjang,” imbuhnya.
apabila ingin menggenjot sektor tenaga, Tauhid berujar harus memulihkan keadaan terlebih dahulu di sektor minyak dan gas. beliau menekankan harus mulai ada investasi di hulu maupun hilir migas. saat ini investasi di hulu di sektor migas berkurang sebagai akibatnya berpengaruh di produksi yang menurun.
“Apabila untuk tenaga baru terbarukan, pemerintah harus investasi yg besar karena marketnya mulai terbuka besar. Saat ini masih terdapat kendala di regulasi sehingga regulasi wajib diubah mengikuti pasar,” terangnya.
Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Eliza Mardia Mengatakan target tadi bisa tercapai jika ada kebijakan yang sempurna. Beliau menekankan apabila masih memakai pendekatan serta kebijakan yang usang, target tersebut tidak bisa tercapai. “Bisa saja dari pendekatan kebijakannya tepat.
Jika masih menggunakan kerangka berpikir dan pendekatan mirip biasa, ya tidak akan optimal,” kata Eliza pada.berkaca dari aneka macam kebijakan sektor pertanian pemerintahan sebelum-sebelumnya, dia menilai itu masih hanya berfokus pada peningkatan produksi, bukan fokus pada peningkatan kesejahteraan petani. dia menyebut penyelesaian tadi tidak bisa menuntaskan hingga ke akar primer persoalannya. Alhasil, proyek serta kebijakan yang dimuntahkan pemerintah kurang melibatkan serta berdampak konkret terhadap kesejahteraan petani.
Menurutnya, pemerintah wajib mampu membangun ekosistem hilirisasi melalui agroindustri yg terintegrasi. dengan begitu, petani menjadi penyedia bahan standar industri kecil, menengah, hingga akbar. “Hal ini dampaknya tidak hanya dirasakan sang petani sebab terdapat kepastian harga serta market. tetapi, akan berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja di sektor industri,” imbuhnya.
Nyatanya Pertumbuhan Ekonomi Ri Tumbuh 8% Bukan Bergantung di PPN
Senada, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan kenaikan PPN menjadi 12% akan semakin memberatkan sasaran pertumbuhan ekonomi Prabowo sebesar 8%. Hal ini dikarenakan kenaikan PPN akan mendorong harga jual produk semakin lebih mahal.
Dengan begitu, daya beli konsumen akan melemah. Imbasnya, pendapatan perusahaan akan menurun sehingga bisa menyebabkan pengurangan tenaga kerja.
“Justru akan semakin berat ya karena ada faktor konsumsi. PPN 12% ini mendorong porto produksi serta konsumsi, otomatis daya beli melemah. Industri akan mengurangi tenaga kerja sebab pendapatan menurun konsumsi turun ini akan mengurangi pertumbuhan ekonomi,” istilah Tauhid kepada.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan dampak kenaikan PPN ini dapat menurunkan ekspor, menaikkan inflasi, sampai pendapatan masyarakat akan menurun. beliau pun berharap lebih baik kenaikan tarif PPN menjadi 12% ini ditunda.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan kenaikan PPN sebagai 12% ini kepada Pemerintahan Prabowo dan Gibran.
“Tentang PPN itu nanti kami akan serahkan ke pemerintahan yg baru,” katanya pada Kompleks dewan perwakilan rakyat RI, Jakarta pusat.
Meski begitu, pada pergantian pemerintahan pihaknya tetap akan berkomunikasi menggunakan Tim Prabowo-Gibran. Harapannya pemerintahan baru mampu merealisasikan berbagai acara tanpa menunggu waktu usang.
“Kita terus berkomunikasi dengan tim maupun orang-orang yang ditunjuk oleh Pak Prabowo. sebagai akibatnya apa yang kita tuangkan akan bisa sedapat mungkin memasukkan semua aspirasi, sehingga pemerintah baru programnya serta prioritas pembangunannya tetap bisa berjalan tanpa harus menunggu ketika,” bebernya.