Tarif timbal balik AS memicu kekhawatiran Industri Kecil Menengah (IKM) dan UMKM Mojokerto, yang kini mulai siapkan strategi untuk menghadapinya.
Kebijakan ini memicu kekhawatiran akan serbuan produk impor murah yang dapat mengancam keberlangsungan usaha lokal. Para pengusaha kecil di Mojokerto berharap pemerintah hadir memberikan perlindungan industri dalam negeri.
Di sini, SEMBILAN NEWS akan mengupas strategi Pemerintah Kota Mojokerto dalam menghadapi potensi dampak negatif kebijakan impor Amerika Serikat terhadap IKM lokal. IKM Mojokerto pun mulai siapkan strategi merespons tekanan akibat kebijakan tarif AS.
DAFTAR ISI
Terjepit Impor Ilegal dan Kebijakan AS
Heri, Ketua Paguyuban IKM Alas Kaki Kota Mojokerto, mengungkapkan bahwa industri sepatu lokal sudah lama mengalami tekanan akibat gempuran sepatu impor bekas dan sepatu KW. Kebijakan impor AS ini semakin memperburuk keadaan, mengancam keberlangsungan industri sepatu dalam negeri.
Heri berharap pemerintah dapat melindungi pasar domestik dari serbuan produk impor, terutama dari negara-negara yang terdampak kebijakan bea masuk impor AS. Ia juga menekankan pentingnya mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang disyaratkan untuk memprioritaskan produk lokal.
Selain itu, IKM Alas Kaki Kota Mojokerto yang sebagian besar sudah ber TKDN juga berharap pemerintah mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang disyaratkan. Ini juga sebagai upaya untuk memproteksi pasar domestik serta memprioritaskan produk lokal.
Transformasi Digital dan Optimisme Walikota Mojokerto
Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Mojokerto, Supriyadi KS, mendorong pelaku UMKM untuk melakukan transformasi digital guna mengimbangi perubahan segmen pasar ke arah digital. Transformasi digital dinilai memiliki kekuatan besar dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan dapat diterapkan pada semua jenis usaha.
Sementara itu, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menyatakan optimismenya terkait kemampuan UMKM dan IKM setempat untuk bertahan. Ia berkaca pada pengalaman Kota Mojokerto yang berhasil bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020 hingga 2022.
Baca Juga:
Pemkot Mojokerto Siapkan Formula Impor
Walikota menegaskan, pemerintah akan terus hadir membantu berbagai persoalan yang menerpa para pelaku industri kecil dan menengah di bumi mojopahit. Pemerintah kota akan mencari formula yang tepat agar isu tarif impor tidak membawa dampak signifikan bagi UMKM dan IKM lokal.
Ika Puspitasari mengajak seluruh pihak untuk tetap semangat dan tidak berputus asa dalam menghadapi masalah ini. Pemerintah Kota Mojokerto juga berencana mengusulkan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat untuk mendukung sektor IKM dan perekonomian daerah.
Kebijakan Tarif AS dan Dampaknya Bagi Indonesia
Presiden AS Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk mengenakan tambahan bea masuk 10 persen mulai 5 April 2025. Sebanyak 57 negara disebut sebagai “the worst offenders”. Negara-negara tersebut, termasuk Indonesia dan delapan anggota ASEAN lainnya, akan dikenakan tarif lebih tinggi mulai 9 April.
Kebijakan ini bertujuan mengatur impor dengan tarif timbal balik untuk memperbaiki praktik perdagangan yang berkontribusi terhadap defisit neraca perdagangan AS. Indonesia pun akan merasakan dampak dari kebijakan ini, dengan tarif tambahan yang dikenakan pada produk-produk asal Indonesia ditetapkan sebesar 32 persen.
Besaran tarif ini sangatlah besar bila dibandingkan dengan bea masuk AS terhadap impor Indonesia sebelumnya yang sebesar 4,2 persen. Sektor-sektor usaha di Indonesia yang memiliki nilai ekspor besar ke AS, seperti mesin, listrik, elektronik, tekstil, alas kaki, produk karet, suku cadang, minyak hewani nabati, dan produk perikanan, akan merasakan dampak dari kebijakan ini.
Strategi Mitigasi dan Diplomasi
Pemerintah Indonesia perlu segera melakukan langkah mitigasi untuk menyikapi kebijakan AS ini. Selain mencari ruang pasar baru di luar AS, pemerintah dan stakeholder terkait perlu segera menjalin langkah diplomasi guna bernegosiasi dengan AS. Pemerintah harus bisa memanfaatkan ruang “soft power” diplomasi AS secara baik dan optimal.
Ita mengutip pernyataan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana terkait dampak tarif ekspor. Menurutnya, sektor pariwisata bisa menjadi penyeimbang saat ekspor barang dikenakan tarif tinggi. Simak dan ikuti terus SEMBILAN NEWS agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik lainnya yang terupdate setiap hari.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar dari jatim.viva.co.id