Anggota DPR Fraksi NasDem, Nurhadi, menyoroti masalah dapur SPPG yang diduga membahayakan kesehatan masyarakat miskin.
Kualitas layanan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia kembali disorot. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, Nurhadi, menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan transparansi. Desakan muncul setelah Nurhadi menemukan masalah, termasuk laporan kasus keracunan yang mengancam kesehatan penerima manfaat.
Dapatkan kabar politik terbaru dan terpopuler setiap hari, lengkap dengan berita viral, hanya di SEMBILAN NEWS.
Desakan Nurhadi Untuk Kualitas Dan Transparansi
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem layanan dapur SPPG. Ia menekankan keterbukaan informasi kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas. Nurhadi rutin turun ke masyarakat, tidak hanya melalui sosialisasi, tetapi juga dengan mengunjungi dapur SPPG dan sekolah-sekolah penerima manfaat.
Temuan-temuan di lapangan tersebut kemudian Nurhadi sampaikan dalam forum rapat di pusat. Dari hasil kunjungan langsung ini, Nurhadi bersyukur karena hasil temuannya direspons baik oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Bahkan, respons positif ini telah menghasilkan aturan baru yang signifikan.
Aturan baru tersebut mengharuskan setiap menu yang disajikan di tray food untuk diberi label harga satuan. Kebijakan pelabelan harga ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian porsi dan kualitas makanan yang diberikan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memantau dan melaporkan jika ada ketidaksesuaian.
Standar Harga Dan Laporan Keracunan
Untuk siswa SD ke atas, nilai makanan yang disajikan harus memenuhi standar Rp10.000. Sementara itu, porsi untuk balita, PAUD, dan kelompok lain ditetapkan sebesar Rp8.000. Nurhadi menekankan bahwa jika ditemukan tray food tanpa label harga atau dianggap tidak layak, masyarakat diminta untuk segera melaporkan temuan tersebut kepada pihak berwenang.
Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Blitar ini juga mengungkapkan adanya laporan serius mengenai dapur SPPG yang kualitasnya tidak memenuhi standar, bahkan hingga memicu kasus keracunan. Laporan-laporan tersebut telah disampaikan dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah perbaikan. Hal ini menunjukkan urgensi permasalahan yang dihadapi.
Ke depan, Nurhadi menyebutkan bahwa BGN berencana menerapkan sistem klasifikasi dapur SPPG menjadi grade A, B, dan C. Dapur grade A akan dinilai sangat layak dengan pelayanan prima, grade B pernah mengalami satu kasus keracunan, sedangkan grade C mengalami kasus berulang. Jika sampai dua atau tiga kali keracunan, rekomendasi penutupan dapur tersebut akan dikeluarkan.
Baca Juga: Sidang Panas Berujung Nihil! MK Tak Terima Gugatan Ramos Soal Nikah Beda Agama
Sinergi Lokal Dan Peran Media
Dalam kesempatan yang sama, Nurhadi menyoroti pentingnya sinergi antara SPPG dan kelompok tani lokal. Ia mendorong Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk bersatu dan aktif berkomunikasi dengan satgas BGN serta pengelola dapur setempat. Ini sejalan dengan arahan Presiden terkait penguatan kearifan lokal.
Nurhadi menegaskan bahwa kebutuhan sayur-mayur jangan sampai diambil dari luar daerah, padahal petani lokal memiliki kemampuan untuk memenuhinya. Hal ini menjadi “PR bersama” agar kualitas hasil tani lokal dapat terus meningkat. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi lokal juga dapat terwujud.
Tidak kalah penting, Nurhadi menegaskan peran krusial media dalam pengawasan. Ia meminta pengelola SPPG untuk tidak menutup diri terhadap wartawan, selama dilakukan sesuai prosedur dan waktu yang tepat. Menurutnya, seluruh dapur SPPG saat ini sudah dilengkapi CCTV dan sistem laporan kehadiran yang terhubung langsung ke pusat, memungkinkan pengawasan bersama oleh pemerintah, media, dan masyarakat.
Transparansi Kunci Akuntabilitas
“Tidak ada yang ditutupi. Justru kami berharap klarifikasi juga diberitakan agar tidak kalah viral dari informasi yang belum tentu benar,” pungkas Nurhadi. Pernyataan ini menegaskan komitmen terhadap keterbukaan informasi sebagai bagian integral dari akuntabilitas publik.
Inisiatif Nurhadi ini menunjukkan komitmen Partai NasDem dalam memastikan program-program pemerintah berjalan efektif dan transparan, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Transparansi dan pengawasan yang ketat diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan kualitas layanan.
Peningkatan kualitas dan transparansi dapur SPPG adalah langkah penting untuk menjamin pemenuhan gizi yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya anak-anak dan balita. Dengan dukungan semua pihak, diharapkan program ini dapat berjalan optimal.
Simak dan ikuti terus berbagai informasi menarik seputar berita politik terbaru, akurat, dan terpercaya, hanya di SEMBILAN NEWS.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari nasdemdprri.id
- Gambar Kedua dari mitratoday.com