Tito Karnavian Tegaskan Pelantikan Kepala Daerah Digelar di Jakarta, Bukan IKN

Tito Karnavian menegaskan bahwa pelantikan kepala daerah terpilih tidak akan dilakukan di IKN, melainkan tetap di Jakarta.

Pada tanggal 31 Januari 2025, Pernyataan ini muncul setelah banyak spekulasi dan kebingungan mengenai lokasi pelantikan kepala daerah pasca pemilu serentak 2025, khususnya terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Tito menjelaskan bahwa keputusan ini penting untuk memastikan adanya kepastian politik dan hukum dalam proses transisi kepemimpinan di daerah.

Kepastian Hukum dalam Proses Pelantikan

Salah satu alasan utama mengapa pelantikan kepala daerah tetap digelar di Jakarta, meskipun IKN sudah mulai beroperasi, adalah untuk menjaga kepastian hukum. Jakarta, sebagai pusat pemerintahan yang sah. Tetap menjadi tempat yang paling tepat untuk melaksanakan acara-acara kenegaraan. Termasuk pelantikan pejabat publik seperti kepala daerah.

Hal ini terkait dengan peraturan perundang-undangan yang ada, di mana pelantikan pejabat negara dilakukan oleh presiden atau pejabat yang ditunjuk, dan itu masih lebih efisien dilakukan di Jakarta yang memiliki fasilitas lengkap serta akses yang lebih mudah bagi seluruh pihak yang terlibat.

Selain itu, pelantikan kepala daerah di Jakarta juga berfungsi sebagai simbol kekuatan dan kesinambungan sistem pemerintahan di Indonesia, terlepas dari pemindahan ibu kota. Proses pelantikan ini harus berjalan dengan lancar. Sesuai dengan aturan yang berlaku, dan memperhatikan keselarasan dengan seluruh mekanisme pemerintahan yang ada.

Oleh karena itu, Jakarta, yang masih berperan sebagai ibu kota negara. Dianggap lebih tepat dalam rangka mewujudkan kepastian tersebut.

Keputusan Strategis untuk Kepastian Politik

Di sisi lain, keputusan untuk tetap melaksanakan pelantikan kepala daerah di Jakarta juga terkait dengan aspek kepastian politik. Proses pelantikan kepala daerah terpilih merupakan momen penting dalam transisi kekuasaan di tingkat daerah.

Jika acara ini dilakukan di IKN, bisa muncul ketidakpastian mengenai kesiapan infrastruktur dan logistik yang dapat mengganggu kelancaran pelantikan tersebut. Jakarta sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam menyelenggarakan acara berskala besar, dan ini menjadikan kota tersebut pilihan yang lebih aman dan terjamin.

Tito Karnavian juga mengungkapkan bahwa proses pelantikan harus dilaksanakan dengan penuh perhatian dan tepat waktu agar kepala daerah yang baru terpilih bisa segera bekerja sesuai dengan mandat yang diberikan oleh rakyat.

Pelantikan yang terlaksana di Jakarta juga memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara pusat dan daerah, serta mempercepat proses administrasi dan validasi dokumen yang diperlukan untuk kelancaran tugas-tugas kepala daerah setelah pelantikan.

IKN Fokus pada Pembangunan Infrastruktur

Meskipun IKN mulai berfungsi dan terus berkembang sebagai ibu kota administratif baru. Pelantikan kepala daerah tetap menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari Jakarta. IKN masih dalam tahap pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang sangat besar, dan tentu saja. Beberapa aspek dari sistem pemerintahan pusat dan daerah akan tetap terpusat di Jakarta selama beberapa tahun ke depan.

Ini bukan hanya tentang pelantikan kepala daerah, tetapi juga tentang kesiapan infrastruktur pemerintahan yang akan mendukung kelancaran pemerintahan secara keseluruhan.

Menurut Tito, IKN akan lebih fokus pada penyelesaian pembangunan fisik dan penciptaan iklim investasi yang mendukung kemajuan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, proses-proses pemerintahan yang bersifat administratif dan kenegaraan, seperti pelantikan pejabat publik. Dipandang lebih tepat dilaksanakan di Jakarta, yang telah memiliki sistem yang matang dan efisien.

Baca Juga: 

• Presiden Prabowo Minta Calon Pekerja Migran Indonesia Waspadai Sindikat
• KPU Barito Utara Disidang DKPP Akibat Tak Patuhi Keputusan Bawaslu

Jakarta Tetap Menjadi Pusat Pemerintahan

Meski begitu, pengalihan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN tetap menjadi agenda nasional yang terus berjalan. Transisi tersebut tidak akan mengubah status Jakarta sebagai ibu kota negara untuk sementara waktu. Jakarta akan terus berfungsi sebagai pusat pemerintahan utama, bahkan dengan adanya pemindahan ibu kota.

Semua sistem pemerintahan yang ada sekarang masih terkonsentrasi di Jakarta, dan banyak keputusan penting yang melibatkan pemerintah pusat tetap memerlukan keterlibatan instansi yang ada di Jakarta.

IKN lebih difokuskan pada pembangunan jangka panjang dan peranannya sebagai ibu kota administratif yang tidak hanya akan mengurangi beban Jakarta, tetapi juga berfungsi sebagai pendorong perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya.

Sementara itu, Jakarta akan tetap menjadi tempat yang strategis bagi kegiatan-kegiatan kenegaraan, termasuk pelantikan kepala daerah yang masih dilakukan di sini.