Uskup Agung Jakarta angkat suara terkait penangkapan kepala daerah oleh KPK, menyoroti integritas dan etika kepemimpinan publik.
Uskup Agung Jakarta memberikan pandangannya terkait sejumlah kepala daerah yang baru-baru ini ditangkap KPK. Ia menekankan pentingnya integritas, etika, dan kepemimpinan yang bersih dalam pemerintahan daerah.
Pernyataan ini menjadi sorotan publik, karena menyoroti tanggung jawab moral pemimpin terhadap masyarakat dan upaya pemberantasan korupsi di tingkat lokal. Simak dan ikutin terus berita yang akan di bahas di bawah ini yang hanya ada di SEMBILAN NEWS.
Uskup Agung Jakarta Soroti Penangkapan Kepala Daerah Oleh KPK
Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo, menyoroti penangkapan pejabat pemerintahan, mulai dari bupati hingga gubernur, yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK sepanjang tahun 2025. Menurut Kardinal Suharyo, penangkapan tersebut menunjukkan bahwa jabatan yang mereka emban tidak dijalankan untuk kebaikan bersama.
Dalam konferensi pers di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, ia menegaskan bahwa berita-berita mengenai kepala daerah yang terjerat kasus korupsi menunjukkan perlunya pertobatan dan kesadaran moral bagi pemimpin. “Ini artinya jabatannya tidak untuk mewujudkan kebaikan bersama, dia harus bertobat,” ujarnya.
Seruan Pertobatan Nasional
Pada bulan September, Kardinal Suharyo menyerukan pentingnya pertobatan nasional. Ia menekankan agar seluruh bangsa kembali pada cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai upaya memperkuat integritas dan moralitas dalam kehidupan berbangsa.
Kardinal menekankan bahwa pertobatan batin harus diwujudkan dalam tindakan nyata, memuliakan Allah, serta membaktikan hidup demi kepentingan tanah air dan sesama. Menurutnya, kesadaran spiritual dan moral menjadi fondasi penting agar pejabat tidak menyalahgunakan posisi mereka.
Baca Juga: Hadiri Perayaan Natal di Salatiga, Gibran Singgung Pemulihan Bencana Sumatera
Mengemban Amanah, Bukan Sekadar Menduduki Jabatan
Kardinal Suharyo juga menekankan perbedaan antara mengemban amanah dan sekadar menduduki jabatan. Ia menilai banyak pejabat gagal memahami konsep ini, sehingga posisi yang mereka duduki sering dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
“Baktinya itu harus konkret. Siapapun yang berada di posisi jabatan, harapannya tidak hanya menduduki jabatan tetapi mengemban amanah untuk kebaikan bersama,” jelas Kardinal. Menurutnya, jabatan sejatinya merupakan tanggung jawab untuk melayani masyarakat, bukan alat untuk mencari keuntungan pribadi.
Pesan Moral Bagi Pemimpin Dan Publik
Kardinal Suharyo menekankan bahwa jabatan merupakan amanah dari Tuhan yang harus dijalankan dengan integritas, etika, dan kepedulian terhadap rakyat. Ia mengingatkan bahwa pemimpin yang gagal menunaikan amanah tidak hanya merugikan publik tetapi juga menyimpang dari nilai-nilai moral dan spiritual.
Dengan pernyataan ini, Kardinal mendorong seluruh pejabat dan masyarakat untuk melakukan refleksi, memperkuat kesadaran moral, dan menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas. Menurutnya, membaktikan hidup demi kebaikan bersama adalah inti dari kepemimpinan sejati, yang jauh lebih penting dibanding sekadar menempati posisi jabatan.
Jabatan Sebagai Amanah, Bukan Untuk Kepentingan Pribadi
Kardinal Suharyo menegaskan bahwa jabatan pejabat bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan amanah yang harus dijalankan demi kebaikan masyarakat, menekankan integritas dan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Luangkan waktu anda untuk membaca informasi dan berita yang menarik yang hanya ada di SEMBILAN NEWS.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari nasional.kompas.com
- Gambar Kedua dari nasional.kompas.com