Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) menghadiri kongres XVI Gerakan Pemuda (GP) Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. pada acara itu, Jokowi mengapresiasi kiprah GP Ansor.
“Saya sudah acapkali menghadiri Kongres atau Munas ormas kepemudaan. Tapi baru kali ini saya melihat kongres di atas kapal. Ini keliatannya GP Ansor ingin mencari suasana yg tidak selaras. Ini tandanya GP Ansor inovatif, kreatif,” ujar Jokowi.
Jokowi memuji peran kemasyarakatan GP Ansor. Terutama pada mengawal mengkampanyekan modernisasi beragama. “Saya mengapresiasi peran kemasyarakatan dan kebangsaan GP Ansor utamanya pada mengkampanyekan moderasi beragrama serta mengawal demokratisasi politik,” tambahnya.
Joko Widodo lalu berbicara terkait Pemilu 2024. Jokowi berpesan Pemilu 2024 wajib berjalan demokratis. “Komitmen kita jelas Pemilu wajib demokratis, berlangsung aman dan tertib, yg krusial menggembirakan, tidak meresahkan, tidak seram dan persatuan dan keutuhan bangsa harus pada atas segala-galanya,” tambahnya. “Ini hukumnya fardu ain, hukumnya harus bahwa GP Ansor harus pada garda terdepan buat menjaga persaudaraan dan keutuhan Indonesia,” jelas Jokowi. Menutup pidatonya, Jokowi membuka kongres GP Ansor. “menggunakan mengucap Bismillahirohmanirrohom kongres ke-16 GP Ansor tahun 2024 secara resmi aku buka,” tutupnya.
DAFTAR ISI
Pemilu Makin Dekat, Jokowi Tak Berani Singgung duduk perkara nomor
Presiden Jokowi (Joko Widodo) berkata ketika ini Pemilu 2024 di 14 Februari telah dekat. Ia mengaku tidak berani menyinggung nomor -nomor sebab waktu ini Pemilu sudah dekat.
“Kita memahami penyelenggaraan Pemilu 14 Februari nanti merupakan agenda besar nasional. karena sudah mendekati, sudah sangat dekat Pemilu, aku tidak berani menyinggung masalah nomor ,” ucap Joko Widodo, pada program Kongres GP Ansor, pada Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Para hadirin tertawa mendengar ucapan kalem Joko Widodo di atas. Jokowi juga mengaku tak akan menyinggung nama belakang kapolri dan Panglima Tentara Nasional Indonesia yang sempat disebut oleh Ketum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas.
“Saya pula tidak akan menyinggung Pak kapolri serta Panglima TNI yang nama belakangnya tadi telah disinggung oleh Pak ketua umum GP Ansor,” kata Joko Widodo, diikuti tawa dan tepuk tangan para hadirin. Dalam sambutannya Jokowi menegaskan aplikasi Pemilu wajib demokratis. Selain itu Jokowi mengingatkan persatuan dan kesatuan hukumnya artinya wajib.
“Sekali lagi penyelanggaraan Pemilu 14 Februari nanti adalah rencana akbar nasional. Oleh sebab itu dukungan serta partisipasi kita semuanya sangat-sangat dibutuhkan, komitmen kita semua jelas bahwa Pemilu wajib demokratis, Pemilu harus dipastikan berlangsung aman dan tetib, transparan serta yg paling krusial Pemilu harus menggembirakan. Tidak meresahkan, tidak menyeramkan, tidak mengkhawatirkan,” ucap Jokowi. “Dan persatuan dan keutuhan bangsa harus di atas segala-galanya. Setuju? Sekali lagi persatuan serta keutuhan bangsa harus di atas segala-galanya, ini hukumnya fardu ain, hukumnya wajib ,” sambungnya.
Bagi-bagi BLT Jelang Pemilu, Jokowi: Telah Melalui Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Presiden Jokowi (Jokowi) menyampaikan bantuan langsung Tunai (BLT) yg ditujukan buat memitigasi risiko pangan. donasi ini bakal diberikan sekaligus Rp 600 ribu di Februari ini.
Langkah Jokowi ini dinilai banyak pihak bisa menguntungkan salah satu pasang calon presiden serta calon Wapres saat Pemilu 2024. Kebetulan, Pemilu pun dilakukan bulan ini.
Jokowi menilai BLT yang digelontorkan bukan cuma keputusan sepihak asal pemerintah. Dia berkata sudah terdapat mekanisme persetujuan dari dewan perwakilan rakyat pula buat menyampaikan semua bantuan sosial ke rakyat asal dana APBN.
“Serta itu semuanya sekali lagi, itu kan telah melalui mekanisme persetujuan pada dewan perwakilan rakyat, APBN itu. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri. tidak seperti itu pada mekanisme kenegaraan kita pemerintahan kita nggak seperti itu,” beber Joko Widodo usai menghadiri kongres XVI Gerakan Pemuda (GP) Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Joko Widodo jua buka-bukaan soal alasan menyampaikan sederet bansos selama beberapa saat ke belakang. Mulai asal donasi pangan beras, BLT El Nino, sampai yang terbaru BLT mitigasi risiko pangan.
Alasan primer pemberian sederet bantuan sosial itu ialah buat memperkuat daya beli warga. Khususnya warga kelas bawah. Penguatan daya beli ini perlu dilakukan di tengah kenaikan harga pangan, meroketnya harga pangan pula diakui Joko Widodo terjadi di banyak sekali negara bukan cuma Indonesia.
“Pertama ya kita tahu terdapat kenaikan harga beras di semua negara bukan hanya Indonesia saja. Kedua kita ingin perkuat daya beli warga , yg di bawah,” papar Jokowi.
Jokowi: Bantuan Sosial Tidak Sama Sekali Tidak Terdapat Kaitanya Dengan Keuntuntan Pada Paslon Tertentu Dalam Pemilu 2024
Berdasarkan Jokowi, bantuan sosial yg diberikan jua sama sekali tidak terdapat kaitannya buat dipolitisasi menjadi keuntungan pada paslon tertentu dalam Pemilu 2024. Pasalnya donasi sosial itu banyak diberikan jauh-jauh hari sebelum Pemilu 2024. Bahkan ada yang sudah diberikan semenjak September tahun lalu.
“Dan itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino. Kemarau panjang sebagai akibatnya pula ini memperkuat daya beli masyarakat, sebagai akibatnya diharapkan,” ucap Joko Widodo.
Soal dana BLT mitigasi risiko pangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya pernah menjelaskan aturan buat acara ini mencapai Rp 11,25 triliun menggunakan target 18,8 juta famili penerima manfaat (KPM). Pencairan BLT akan dilakukan sekaligus pada Februari 2024 sebanyak Rp 600 ribu.
“kalau buat tiga bulan itu Rp 11,25 (triliun) buat 18,8 juta KPM, buat periode Januari-Februari-Maret. (Cair Februari) tiga bulan sekaligus,” ucap Sri Mulyani di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.
Baca Juga: Survei Indikator di Jatim: Prabowo Unggul 10 Dapil, Anies 1 Dapil
Jokowi Buka-bukaan Alasan Bagi-bagi Sederet Bansos Jelang Pemilu
Presiden Jokowi (Jokowi) sudah menyampaikan sederet donasi sosial (bansos) semenjak akhir tahun kemarin. Mulai berasal donasi pangan beras 10 kilogram (KG), BLT El Nino Rp 200 ribu per bulan, hingga yang terbaru BLT mitigasi risiko pangan Rp 200 ribu per bulan. Alasan utama hadiah sederet bansos buat memperkuat daya beli rakyat, khususnya masyarakat kelas bawah. Penguatan daya beli ini perlu dilakukan pada tengah kenaikan harga pangan. Meroketnya harga pangan juga diakui Jokowi terjadi di berbagai negara bukan cuma Indonesia.
“Pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras pada semua negara bukan hanya Indonesia saja. Ke 2 kita ingin perkuat daya beli warga, yg pada bawah,” papar Jokowi usai menghadiri kongres XVI Gerakan Pemuda (GP) Ansor, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat.
Joko Widodo Tidak Sama Sekali Tak Terdapat Kaitanya Untuk di Politisasi Menjadi Laba di Paslon Pemilu 2024
Berdasarkan Joko Widodo, donasi sosial yang diberikan pula sama sekali tak terdapat kaitannya buat dipolitisasi menjadi laba di paslon tertentu dalam Pilpres 2024. Pasalnya donasi sosial itu banyak diberikan jauh-jauh hari sebelum Pemilu 2024, bahkan terdapat yang sudah diberikan sejak September tahun kemudian.
“Serta itu telah dilakukan contohnya donasi pangan beras itu sudah semenjak September. BLT itu sebab ada El Nino, kering panjang sebagai akibatnya pula ini memperkuat daya beli masyarakat, sebagai akibatnya diperlukan,” ucap Joko Widodo.
Jokowi menilai, BLT yg digelontorkan bukan cuma keputusan sepihak dari pemerintah. Dia mengatakan sudah terdapat prosedur persetujuan dari dewan perwakilan rakyat pula buat menyampaikan seluruh bantuan sosial ke rakyat asal dana APBN.
“Serta itu semuanya sekali lagi, itu kan telah melalui prosedur persetujuan di dpr, APBN itu. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri. Tak mirip itu dalam prosedur kenegaraan kita pemerintahan kita ngga seperti itu,” pungkas Jokowi.
Joko Widodo menilai, BLT yg digelontorkan bukan cuma keputusan sepihak dari pemerintah. Beliau berkata sudah ada prosedur persetujuan dari dewan perwakilan rakyat pula buat menyampaikan semua bantuan sosial ke warga dari dana APBN. “Serta itu semuanya sekali lagi, itu kan telah melalui mekanisme persetujuan pada dewan perwakilan rakyat, APBN itu. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri. Tidak seperti itu pada mekanisme kenegaraan kita pemerintahan kita ngga mirip itu,” pungkas Joko Widodo.