Kesaksian empat menteri Jokowi dibutuhkan dalam sengketa pilpres 2024. Tim Anies-Muhaimin ataupun Ganjar-Mahfud meminta Mahkamah Konstitusi menghadirkan keempatnya. Cara ke 2 kubu membongkar politisasi bansos buat kepentingan Prabowo-Gibran. Mahkamah Konstitusi meresponsnya. Mahkamah Konstitusi membuka peluang memanggil menteri pada sidang sengketa pemilihan presiden atau pilpres 2024. Bisakah? Tim Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta hakim konstitusi memanggil empat menteri buat mengungkap dugaan politisasi bansos.
Tim Hukum Amin Ingin Hadirkan 4 Menteri jokowi Jadi Saksi sengketa Pilpres di MK, Ini Alasanya
Ketua Tim hukum Timnas Anies-Muhaimin (Amin) Ari Yusuf Amir mengatakan alasan mereka ingin memanggil empat menteri Kabinet Presiden Jokowi atau Jokowi buat menjadi saksi dalam persidangan kasus perselisihan yang akan terjadi pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Empat menteri ini mengetahui pribadi hal-hal yg terkait menggunakan apa yang kami uraikan dalam permohonan kami,” istilah Ari usai persidangan PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.
Tim Amin Menilai Kesaksian Empat Menteri krusial
Empat menteri tersebut artinya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri ketua Perekonomian Airlangga Hartarto. Ari mengatakan, melalui Menteri Keuangan, pihaknya ingin menanyakan mengenai lonjakan anggaran bantuan sosial (bansos) pada 2024.
“Bagaimana anggaran bansos bisa melonjak di 2024? Itu anggarannya dari mana? Apakah memang telah disiapkan? karena tidak ada insiden yg krusial pada 2024,” kata dia.
Lalu, kepada Menteri Sosial, timnya ingin bertanya mengenai penyaluran serta perencanaan bansos. “Apakah bansos itu telah sempurna guna? Kita semua putusan bulat bahwa bansos itu penting, tapi kita tidak setuju bansos itu dipolitisasi,” ungkapnya.
Kepada Menteri Perdagangan, Tim hukum Amin ingin mengorek keterangannya ihwal dugaan politisasi dalam penggunaan fasilitas negara. Ari berkata timnya juga ingin menanyakan hal yg sama kepada Menko Perekonomian.
dari beliau, kesaksian berasal keempat menteri tadi krusial buat mengungkap tabir-tabir yang telah disebutkan di pada dalil permohonan yang diajukan Tim aturan Amin. “Semoga dapat dikabulkan. tersebut pihak paslon 03 (Ganjar-Mahfud) pula mendukung argumen kami,” kata dia.
Tanggapan Mahkamah Konstitusi
Dalam persidangan yang digelar pada Kamis, 28 Maret, pemohon satu atau Tim hukum Amin mengajukan permintaan memanggil empat menteri asal Kabinet Indonesia Maju buat menjadi saksi. Usulan tadi didukung oleh pemohon 2, yaitu tim aturan TPN Ganjar-Mahfud, yg pula ingin mengajukan para menteri tadi menjadi saksi.
Atas permintaan tersebut, ketua Hakim MK Suhartoyo mengatakan akan mencermati dan mempertimbnomornnya terlebih dahulu pada rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).
Dalam sengketa Pilpres 2024, ada 2 perkara PHPU Pilpres 2024 yang diajukan ke MK. perkara satu, yaitu permohonan yg diajukan oleh paslon nomor urut satu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan nomor register 1/PHPU.PRES-XXII/2024.
Sednomorn kasus dua, yaitu permohonan yang diajukan oleh paslon nomor urut tiga Ganjar Pranowo serta Mahfud Md menggunakan nomor register 2/PHPU.PRES-XXII/2024.
Baca Juga: Jokowi Tak Mau Komentar, Namanya Diseret-seret di Sidang MK
Kubu Anies Usul Hadirkan Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres
Ketua Tim Hukum Nasional (THN) Paolehan Calon nomor Urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) Ari Yusuf Amir berkata THN Amin akan mengusulkan supaya MK menghadirkan menteri-menteri kabinet Jokowi. Berita para menteri itu krusial untuk menguak keterangan kecurangan dalam proses pemilihan presiden 2024 dalam sidang sengketa pilpres. “Akan tetapi itu keputusannya di majelis hakim nanti menerima atau tidak. Sebab kami tidak punya kemampuan menghadirkan menteri-menteri tadi,” kata Ari usai menjalani sidang perdana gugatan hasil pilpres atau Perselisihan hasil Pemilihan umum (PHPU) di MK.
Ari mencontohkan beberapa menteri yang mampu dimintai berita. Di antaranya, Menteri Keuangan dan Menteri Sosial. Menteri Keuangan mampu didalami soal penggunaan uang negara. Sednomorn, Menteri Sosial mampu didalami soal penyaluran bantuan sosial. “Agar rakyat tahu serta benar -benar mampu tahu secara utuh,” istilah Ari.
Selain itu, Ari berkata, sempat memberikan kepada MK soal keamanan serta kerahasiaan saksi-saksi dari THN Amin. Ari memohon supaya MK mencatat nama-nama saksi belakangan. Tujuannya, buat menghindari intimidasi.
“Karena banyak saksi kami sebelumnya mengundurkan diri terutama pada Jawa Tengah dan Jawa Timur, mereka mengalami intimidasi, kriminalisasi, serta itu terjadi,” kata Ari. Ari berkata, THN Amin juga akan mengajukan proteksi saksi ini ke lembaga perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. namun, pengajuan itu dicermati dari urgensi keterangannya. “Saksi yg diajukan saksi-saksi yg urgent (cek) kami akan tuang ke proteksi saksi ini,” ujar Ari.
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU buat Pilpres, Rabu, 27 Maret 2024. Agendanya ialah investigasi pendahuluan. Sidang akan dilakukan secara terpisah. Kubu paslon 01 akan melakukan sidang pada pukul 08.00, sednomorn kubu 03 dilakukan pada 13.00 WIB
Ganjar-Mahfud Siapkan 8 Saksi Ahli di Sidang Sengketa Pilpres di MK
Ketua Tim hukum Ganjar-Mahfud. Todung Mulya Lubis, mengatakan mereka sudah menyiapkan sejumlah saksi dan pakar buat menghadapi sidang sengketa Pilpres 2024 pada Mahkamah Konstitusi (MK).
“Terdapat delapan pakar, ada pakar rapikan negara, ada pakar psikologi politik, sosiologi politik. Komunikasi politik, ada ekonomi jua, ekonomi pertanian yang memahami tentang Bansos (donasi sossial) serta pula pakar IT (teknologi dan informasi),” ucap Todung, usai sidang sengketa ke 2 Perselisihan yang akan terjadi Pemilihan Umum (PHPU).
Lebih lanjut, Todung juga menegaskan bahwa kehadiran para menteri tersebut disebut lebih penting daripada pemanggilan Kapolda. Yang sebelumnya dilarang oleh kepala kepolisian republik indonesia. beliau bersama Paslon 01 (Anies-Muhaimin) sepakat untuk mengusulkan permohonan menghadirkan para menteri tadi dalam persidangan.
Todung menilai, liputan dari Menteri Keuangan serta Menteri Sosial olehatlah penting karena keterlibatan mereka dalam penyaluran Bansos. “mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi melihat urgensi dari kehadiran Menteri Keuangan. Kehadiran Menteri Sosial yang kelihatannya tidak terlihat dalam penyaluran bantu sosial,” imbuh dia.
Tim hukum pula berharap buat menerima kesaksian asal Menkeu Sri Mulyani terkait kebijakan fiskal pada penyaluran Bansos yg melibatkan dana sebanyak Rp 496,8 triliun, ajiusment Kementerian/lembaga sebanyak Rp 50 triliun disalurkan, hingga jumlah besar pada penyaluran Bansos.