5 Kebijakan Ekologis Versi DPR Pascabencana Sumatera, Apa Saja?

Rangkaian bencana alam yang melanda wilayah Sumatera mendorong perhatian serius dari berbagai kalangan, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Situasi lingkungan yang semakin rentan memunculkan kebutuhan mendesak akan kebijakan ekologis pascabencana yang lebih komprehensif. Sejumlah legislator mengajukan lima kebijakan strategis berbasis ekologi sebagai upaya pemulihan wilayah terdampak sekaligus pencegahan risiko bencana di masa mendatang.

Usulan tersebut menitikberatkan pada pemulihan keseimbangan alam, penguatan tata kelola sumber daya, serta peningkatan kesadaran publik mengenai keberlanjutan lingkungan.

Pendekatan ini dinilai mampu memberikan solusi jangka panjang bagi wilayah Sumatera yang memiliki keragaman ekosistem tinggi namun juga rawan gangguan lingkungan.

Temukan informasi menarik dan berita paling terviral lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di SEMBILAN NEWS.

 

1. Pengajuan Kebijakan Ekologis

Bencana alam yang berulang memperlihatkan bahwa tekanan terhadap lingkungan di Sumatera terus meningkat. Alih fungsi lahan, aktivitas industri ekstraktif, serta lemahnya pengawasan tata ruang memicu kerusakan ekosistem yang berkontribusi terhadap meningkatnya risiko bencana.

Kondisi tersebut mendorong anggota DPR untuk mengusulkan kebijakan ekologis yang menempatkan perlindungan alam sebagai prioritas utama pembangunan.

Para legislator menilai bahwa pendekatan pembangunan konvensional tidak lagi memadai menghadapi tantangan lingkungan saat ini.

Dibutuhkan perubahan paradigma menuju pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan kapasitas alam, keseimbangan ekosistem, serta keselamatan masyarakat. Kebijakan ekologis pascabencana diharapkan menjadi fondasi baru dalam perencanaan pembangunan wilayah Sumatera.

2. Rehabilitasi Ekosistem Sebagai Prioritas Utama

Salah satu kebijakan yang diusulkan adalah percepatan rehabilitasi ekosistem di wilayah terdampak bencana. Pemulihan kawasan hutan, daerah aliran sungai, lahan gambut, serta pesisir dinilai krusial untuk menjaga stabilitas lingkungan. Rehabilitasi ini mencakup penanaman kembali vegetasi asli, pemulihan fungsi hidrologi, serta perlindungan kawasan konservasi.

Langkah tersebut bertujuan mengembalikan keseimbangan alam sekaligus meningkatkan daya dukung lingkungan. Upaya rehabilitasi juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan wilayah terhadap ancaman banjir, longsor, maupun abrasi. Pemerintah pusat diminta mengalokasikan anggaran khusus guna mendukung program ini secara berkelanjutan.

Baca Juga: Target Besar! 30.000 Koperasi Desa Merah Putih Mulai Berjalan April 2026

3. Penataan Ulang Tata Ruang Berbasis Risiko Lingkungan

Kebijakan ekologis berikutnya menekankan penataan ulang tata ruang berbasis risiko lingkungan. Anggota DPR menilai bahwa banyak wilayah permukiman berkembang di zona rawan bencana akibat lemahnya pengawasan tata ruang. Penataan ulang diperlukan agar pembangunan selaras dengan kondisi alam setempat.

Pendekatan berbasis risiko memungkinkan perencanaan wilayah dilakukan secara lebih akurat. Wilayah rawan bencana perlu dibatasi untuk aktivitas pemukiman permanen, sementara kawasan penyangga lingkungan harus diperluas.

Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan ruang hidup yang lebih aman bagi masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian alam.

4. Penguatan Regulasi Sumber Daya Alam

Usulan kebijakan ekologis lainnya mencakup penguatan regulasi pengelolaan sumber daya alam. Aktivitas pertambangan, perkebunan skala besar, serta eksploitasi hutan dinilai memerlukan pengawasan ketat agar tidak memicu degradasi lingkungan. Anggota DPR mendorong revisi regulasi guna memastikan seluruh aktivitas ekonomi mematuhi prinsip keberlanjutan.

Penguatan regulasi diharapkan mampu menekan praktik eksploitasi berlebihan. Pengawasan lapangan perlu ditingkatkan melalui kerja sama lintas lembaga, termasuk aparat penegak hukum. Transparansi perizinan menjadi aspek penting agar pengelolaan sumber daya berlangsung secara akuntabel.

5. Edukasi Lingkungan Bagi Masyarakat

Kebijakan terakhir berfokus pada peningkatan edukasi lingkungan bagi masyarakat. Kesadaran publik dinilai menjadi kunci utama keberhasilan program ekologis. Tanpa pemahaman memadai, berbagai kebijakan berpotensi tidak berjalan optimal di lapangan.

Program edukasi diarahkan pada pengenalan risiko lingkungan, pengelolaan sampah berkelanjutan, konservasi air, serta perlindungan hutan. Sekolah, komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, serta media massa diharapkan terlibat aktif dalam penyebaran informasi.

Dengan meningkatnya kesadaran kolektif, masyarakat diharapkan mampu berperan sebagai penjaga lingkungan sekaligus mitra pemerintah. Terus update dirimu dengan informasi menarik setiap hari, eksklusif dan terpercaya di NASIB RAKYAT agar Anda tidak ketinggalan setiap perkembangan penting lainnya.

---