DPP Gerindra Copot Bupati Aceh Selatan Dari Jabatan Ketua DPC

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra resmi memberhentikan Bupati Aceh Selatan, Mirwan M. S., dari jabatan Ketua DPC Gerindra di daerah itu.

Keputusan ini diambil menyusul laporan terkait kepemimpinan dan sikap Mirwan yang dinilai tidak sesuai harapan partai, terutama saat wilayahnya terdampak bencana alam banjir dan longsor. Berikut ini SEMBILAN NEWS akan memberikan informasi mengenai pemberhentian Bupati Aceh Selatan, Mirwan M. S., dari jabatan Ketua DPC Gerindra, yang memicu kontroversi publik.

 

Latar Belakang Bencana di Aceh Selatan

Aceh Selatan beberapa waktu lalu dilanda banjir bandang dan longsor, yang juga berdampak pada Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Bencana ini menyebabkan kerusakan infrastruktur, rumah warga, dan mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat.

Mirwan M. S., selaku Bupati, mengaku tidak sanggup menangani dampak bencana di wilayahnya. Pernyataan ini memicu pertanyaan publik terkait kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana besar.

Situasi tersebut menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, BPBD, TNI/Polri, dan pihak terkait lainnya. Respons cepat dan kehadiran pejabat di lokasi bencana menjadi kunci dalam mengurangi dampak kerugian dan memulihkan kondisi warga terdampak.

Kontroversi Keberangkatan Umrah

Pada 2 Desember 2025, Mirwan M. S. bersama istrinya memutuskan untuk berangkat umrah. Keputusan ini terjadi meski wilayah Aceh Selatan masih terdampak bencana, sehingga menimbulkan kritik dari masyarakat dan pengamat publik.

Banyak pihak menilai keberangkatan ini tidak etis, karena pejabat daerah seharusnya hadir dan fokus menangani warga yang terdampak bencana. Keputusan ini dianggap mencederai tanggung jawab seorang kepala daerah di masa darurat.

Kontroversi ini menjadi sorotan media nasional, karena menimbulkan pertanyaan tentang prioritas kepemimpinan dan integritas pejabat publik dalam menghadapi situasi kritis.

Baca Juga: DPR Serang Menteri Kehutanan: “Mundur Saja Jika Tak Paham Hutan!”

Pernyataan Gubernur Aceh

Menanggapi kejadian tersebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa dirinya tidak memberikan izin bagi Mirwan M. S. untuk melakukan umrah selama masa tanggap darurat. Pernyataan ini menegaskan bahwa keberangkatan tersebut tidak sesuai prosedur resmi.

Gubernur menekankan pentingnya fokus pada penanganan bencana, termasuk koordinasi dengan aparat keamanan, BPBD, dan lembaga terkait. Kehadiran pejabat di lokasi bencana dianggap sangat krusial untuk membantu korban secara langsung.

Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa pejabat daerah harus bertanggung jawab dan memprioritaskan kepentingan publik, terutama dalam situasi darurat yang berdampak luas.

Dampak dan Reaksi Publik

Pemberhentian Mirwan M. S. sebagai Ketua DPC Gerindra dan kontroversi keberangkatannya ke umrah menuai beragam reaksi. Masyarakat dan pengamat politik menilai keputusan partai sudah tepat karena menyangkut integritas dan tanggung jawab pejabat publik.

Selain itu, kasus ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah lain mengenai prioritas kepemimpinan saat bencana. Kecepatan dan kesiapan pejabat dalam menghadapi bencana menjadi faktor penting untuk menekan kerugian dan memastikan bantuan tepat sasaran.

Bagi Partai Gerindra, langkah ini menunjukkan bahwa standar kepemimpinan partai dijaga secara konsisten, termasuk di tingkat daerah. Semua kader diingatkan untuk tetap menunjukkan tanggung jawab, integritas, dan kepemimpinan yang baik.

Pelajaran dari Kasus Mirwan M. S.

Kasus pemberhentian Mirwan M. S. memberikan pelajaran penting tentang kepemimpinan dan tanggung jawab pejabat publik. Publik menilai seorang kepala daerah harus hadir dan memberi perhatian penuh ketika warganya terdampak bencana.

Selain itu, kejadian ini menekankan pentingnya koordinasi antara partai politik dan pejabat daerah. Integritas seorang pejabat tidak hanya diuji oleh tugas administratif, tetapi juga oleh responsnya dalam situasi kritis dan darurat.

Pelajaran lain yang bisa diambil adalah bahwa keputusan partai politik dalam memberhentikan kader yang tidak menunjukkan tanggung jawab menjadi contoh bagi pejabat lain. Hal ini sekaligus mengingatkan bahwa kepentingan masyarakat harus selalu menjadi prioritas utama bagi setiap pemimpin.

Simak dan ikuti terus informasi menarik lainnya tentang berita-berita polik terbaru tentunya terpercaya hanya di SEMBILAN NEWS.

---