Komisi I DPR RI minta Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar transparan ke publik mengenai kasus jurnalis di Banjarbaru yang dibunuh Oknum TNI.
Permintaan ini muncul setelah prajurit TNI Angkatan Laut (AL) bernama Jumran diduga melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap J, seorang jurnalis di Banjarbaru. DPR menekankan pentingnya transparansi dalam penanganan kasus ini untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan keadilan bagi korban.
SEMBILAN NEWS akan memberikan laporan lengkap mengenai kasus ini, termasuk desakan DPR, perkembangan penyelidikan, dan tanggapan dari pihak terkait, yuk kita simak lebih lanjut.
DAFTAR ISI
DPR Desak TNI Transparan ke Publik
Komisi I DPR RI akan membahas kasus dugaan pembunuhan jurnalis di Banjarbaru dalam rapat kerja (raker) bersama TNI pada pembukaan masa sidang DPR mendatang. Wakil Komisi I DPR, Dave Laksono, meminta Polisi Militer (POM) TNI segera minta kasus jurnalis Banjarbaru yang dibunuh oknum TNI AL harus transparan ke Publik.
Langkah ini dianggap penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai proses hukum yang sedang berjalan. DPR juga menekankan bahwa tidak boleh ada impunitas bagi pelaku, dan proses hukum harus ditegakkan seadil-adilnya.
Prajurit TNI AL Jadi Tersangka Pembunuhan
Prajurit TNI Angkatan Laut (AL) Kelasi I bernama Jumran diduga melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap J, seorang jurnalis di Banjarbaru. Jumran sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Keluarga jurnalis mengungkap bahwa Jumran diduga memperkosa korban sebanyak dua kali sebelum melakukan pembunuhan.
Pemerkosaan pertama terjadi di rentang waktu 25-30 Desember 2024, dan yang kedua terjadi pada 22 Maret 2025, tepat di hari jasad korban ditemukan.
Keluarga Korban Minta Pelaku Dijatuhi Hukuman Mati
Keluarga almarhumah Juwita, jurnalis media online di Banjarbaru, meminta pelaku dihukum mati jika terbukti bersalah. Pengacara keluarga korban, Muhamad Pazri, menyatakan berdasarkan alat bukti, korban mengalami kekerasan seksual.
Keluarga berharap kasus ini diusut tuntas dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Desakan ini mencerminkan kesedihan dan kemarahan keluarga atas tindakan brutal yang merenggut nyawa orang yang mereka cintai.
Baca Juga: Motif Pelemparan Bom Molotov ke Pos Polisi di Makassar, Ingin Buat Rusuh
TNI AL Pastikan Proses Hukum Berjalan Transparan
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali memastikan proses hukum terhadap anggota TNI AL yang diduga membunuh wartawati di Banjarbaru akan dilakukan secara transparan. KSAL menegaskan bahwa hukumannya akan ditentukan oleh pengadilan.
Pernyataan ini menunjukkan komitmen TNI AL untuk tidak melindungi pelaku dan memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. TNI AL juga berjanji akan memberikan sanksi tegas jika terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya.
Komisi I DPR Soroti Evaluasi Pembinaan Prajurit TNI
Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, menyoroti perlunya evaluasi mendalam terhadap sistem pembinaan prajurit TNI. Ia mengusulkan agar aturan mengenai keberadaan prajurit di luar barak ditinjau ulang guna meningkatkan pengawasan.
Syamsu Rizal juga menekankan pentingnya peningkatan kemampuan prajurit dalam beradaptasi dengan masyarakat sipil. Evaluasi ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan dan meningkatkan citra TNI di mata masyarakat.
Titik Terang Kasus Pembunuhan Jurnalis Juwita
Misteri kematian Juwita, seorang jurnalis media online di Banjarbaru, mulai menemui titik terang setelah empat hari berlalu. Juwita ditemukan tewas bersama sepeda motornya di tepi Jalan Gunung Kupang pada Sabtu, 22 Maret 2025.
Komandan Detasemen Polisi Militer (Dandenpom) Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Balikpapan, Mayor Laut (PM) Ronald Ganap, mengungkapkan bahwa seorang prajurit TNI AL berpangkat Kelasi Satu berinisial J diduga terlibat dalam pembunuhan ini. Saat ini, J telah diamankan dan tengah menjalani pemeriksaan intensif.
Evaluasi Menyeluruh Sistem Pembinaan Personel TNI AL
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, meminta Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) untuk mengevaluasi secara menyeluruh sistem pembinaan personel. Hal ini menyusul terjadinya beberapa kasus pelanggaran hingga tindak pidana yang melibatkan prajurit TNI AL dalam beberapa waktu terakhir.
TB Hasanuddin berharap evaluasi ini dapat mencegah kasus-kasus serupa terulang di masa depan. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek, termasuk rekrutmen, pendidikan, pelatihan, dan pengawasan terhadap personel TNI AL.
Buat kalian yang ingin mendapatkan dan mengetahui informasi-informasi menarik lainnya mengenai partai politik, SEMBILAN NEWS adalah pilihan terbaik buat anda, yang dimana akan selalu memberikan informasi terbaru dan ter-update setiap harinya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari youtube.com
- Gambar Kedua dari jawapos.com