DPR menegur Menteri Kehutanan dengan tegas, menyarankan mundur jika tidak memahami hutan, memicu perdebatan publik sengit.
Suasana memanas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Desember 2025. Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin (PKB) mengkritik Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan menuntutnya mundur karena dianggap tak paham kehutanan pasca-banjir dan longsor di Sumatera. Perdebatan menyoroti izin hutan, restorasi lahan gundul, dan urgensi moratorium.
Simak beragam informasi menarik lainnya yang terbaru dan terviral cuman hanya ada di seputaran SEMBILAN NEWS.
DAFTAR ISI
Kritik Pedas Usman Husin Meledak di Senayan
Usman Husin membuka serangan di rapat Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan. Ia soroti bencana Sumatera yang gundul akibat alih fungsi hutan. “Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera, seharusnya izin semua disetop,” tegasnya lantang di hadapan rekan legislator.
Legislator PKB ini pertanyakan rencana konkret penanaman ulang pohon berdiameter dua meter. Usman tuding Raja Juli lempar tanggung jawab ke menteri sebelumnya, bukan ambil inisiatif nyata. Situasi ini picu perdebatan panas sepanjang rapat kerja.
Puncak kemarahannya, Usman sarankan Raja Juli mundur segera. “Kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan,” ujarnya dengan nada tegas, klaim didasari hati nurani dan pengamatan lapangan Sumatera yang memilukan.
Izin Hutan Tapanuli Selatan Jadi Sorotan Utama
Usman singgung kasus izin pelepasan kawasan hutan di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Izin keluar Oktober 2025, meski bupati harap ditutup, dan berlanjut hingga 30 November. “Apa yang disampaikan Pak Menteri tidak sejalan,” kritiknya tajam.
Ia desak fokus pada tiga provinsi bencana Sumatera: kapan lahan gundul ditanami pohon besar lagi. Kasus Tapanuli jadi bukti ketidakselarasan kebijakan Kemenhut dengan kondisi darurat. Transparansi urgen dicegah manipulasi.
Situasi ini gambarkan bahaya moratorium lemah di Pulau Sumatera. Usman tekankan ruang parlemen Senayan tak boleh “diakal-akalin”. Tuntutan restorasi lahan jadi prioritas legislator untuk cegah longsor berulang.
Baca Juga: Komisi II DPR Puji Tata Kelola Pemkot Sukabumi, Inovasi Layanan Publik
Respons Raja Juli
Raja Juli Antoni bantah keras tudingan Usman usai rapat di Senayan. Setahun menjabat, ia klaim tak pernah terbitkan PBPH penebangan hutan baru. Sebaliknya, izin restorasi ekosistem dan jasa lingkungan yang dikeluarkan. Bukti komitmennya jelas.
Menteri ungkit arahan langsung Presiden Prabowo Subianto saat dilantik. “Perintah Bapak Presiden: kamu jaga hutan, kamu harus berani,” tegasnya dalam rapat Komisi IV DPR RI. Komitmen ini ditegaskan untuk lindungi kawasan rawan. Dukungan presiden kuat.
Raja Juli bersaksi tak lepas satu jengkal hutan di tiga provinsi bencana Sumatera. Ia patuh instruksi presiden, hindari alih fungsi di daerah longsor. Pernyataan ini jadi pertahanan kuat lawan kritik DPR. Integritasnya diuji publik.
Implikasi Politik Dan Lingkungan Jangka Panjang
Rapat 4 Desember 2025 bocorkan friksi eksekutif-legislatif soal pengelolaan hutan nasional. Usulan mundur Raja Juli potensial eskalasi jika tak ada kompromi. Publik tunggu sikap Presiden Prabowo. Dinamika politik memanas.
Fokus utama kini restorasi Sumatera: moratorium izin, penanaman massal pohon, dan monitoring ketat. Kolaborasi DPR-Kemenhut krusial cegah bencana banjir-longsor rekuren di tiga provinsi. Langkah ini selamatkan ribuan jiwa.
Kasus Senayan ini ingatkan penting menteri paham lapangan kehutanan. Transparansi kebijakan harap tingkatkan akuntabilitas pemerintah. Hutan lestari jadi kunci ketahanan Indonesia pasca-bencana dahsyat. Masa depan hijau di tangan kita.
Simak dan ikuti terus informasi menarik lainnya tentang berita-berita polik terbaru tentunya terpecaya hanya di SEMBILAN NEWS.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari news.detik.com
- Gambar Kedua dari viva.co.id