Gerindra jelaskan dukungannya untuk pilkada lewat DPRD, ungkap alasan strategis dan pertimbangan politik di balik keputusan partai.
Partai Gerindra memberikan klarifikasi terkait dukungannya atas usulan pilkada yang digelar melalui DPRD. Partai ini menekankan alasan strategis dan pertimbangan politik yang menjadi dasar keputusan tersebut, sekaligus menegaskan posisi Gerindra dalam dinamika kebijakan pemilihan kepala daerah di Indonesia.
Simak penjelasan lengkap mengenai sikap dan pertimbangan Gerindra di SEMBILAN NEWS.
DAFTAR ISI
Gerindra Dukung Pilkada Lewat DPRD
Partai Gerakan Indonesia Raya secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui (DPRD). Menurut partai berlambang kepala garuda tersebut, skema ini dinilai lebih rasional dan efisien dibandingkan sistem pemilihan langsung yang selama ini diterapkan.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, menegaskan bahwa dukungan tersebut bukan tanpa alasan. Ia menyebut, berbagai aspek dalam pelaksanaan Pilkada langsung menunjukkan beban yang semakin berat, baik bagi keuangan negara maupun stabilitas politik di daerah.
Lonjakan Anggaran Jadi Pertimbangan Utama
Salah satu faktor utama yang menjadi dasar sikap Gerindra adalah melonjaknya anggaran Pilkada dari tahun ke tahun. Sugiono mengungkapkan bahwa pada 2015, dana hibah APBD untuk Pilkada berada di kisaran Rp7 triliun.
Namun, pada 2024 anggaran tersebut melonjak tajam hingga melampaui Rp37 triliun. Menurutnya, angka sebesar itu seharusnya dapat dialihkan untuk program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat, seperti peningkatan kesejahteraan, pembangunan ekonomi daerah, serta layanan publik yang lebih merata.
Baca Juga: Massa Buruh Turun Aksi, Fokus Tetap Pada Tuntutan Pekerja
Biaya Politik Tinggi Hambat Kader Berkualitas
Selain anggaran negara, Gerindra juga menyoroti tingginya biaya politik yang harus ditanggung oleh calon kepala daerah dalam sistem Pilkada langsung. Sugiono menilai, mahalnya ongkos kampanye telah menciptakan hambatan besar bagi figur-figur potensial yang memiliki kapasitas, namun tidak didukung modal finansial kuat.
Kondisi ini dinilai berisiko melahirkan kepemimpinan yang tidak sepenuhnya berbasis kualitas dan integritas. Dengan mekanisme pemilihan melalui DPRD, proses seleksi kepala daerah diyakini bisa lebih fokus pada kapasitas, rekam jejak, dan visi pembangunan.
Demokrasi Tetap Terjaga Lewat Wakil Rakyat
Menanggapi kritik bahwa Pilkada melalui DPRD dapat melemahkan demokrasi, Gerindra menegaskan pandangan sebaliknya. Sugiono menyebut bahwa kedaulatan rakyat tetap terjaga karena anggota DPRD merupakan representasi masyarakat yang dipilih secara langsung melalui pemilu legislatif.
Ia menilai, dalam sistem ini justru akuntabilitas partai politik akan semakin kuat. Partai harus benar-benar mendengar aspirasi konstituennya jika ingin mempertahankan dukungan di daerah.
Selain itu, Gerindra menilai mekanisme ini berpotensi mengurangi polarisasi sosial yang kerap muncul selama tahapan Pilkada langsung, yang sering kali meninggalkan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Tetap Perlu Kajian Mendalam Dan Transparan
Meski mendukung wacana tersebut, Gerindra menegaskan bahwa perubahan sistem Pilkada tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Sugiono menekankan pentingnya pembahasan yang komprehensif, terbuka, dan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Menurutnya, kajian akademis, masukan publik, serta dialog lintas kepentingan harus menjadi bagian utama dalam proses pengambilan keputusan, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan nasional. Dengan sikap tersebut, Gerindra menempatkan diri sebagai partai yang mendorong efisiensi, stabilitas politik, serta penguatan kualitas demokrasi melalui mekanisme yang dinilai lebih berkelanjutan bagi masa depan daerah dan bangsa.
Ikuti terus informasi terlengkap tentang SEMBILAN NEWS yang akan kami berikan berita menarik dan terupdate setiap harinya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari mediaindonesia.com
- Gambar Kedua dari perludem.org