Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menunjukkan komitmennya dengan tetap naik Transjakarta setiap Rabu, sesuai kebijakan transportasi publik dari Pemprov.
Namun, di balik semangat perubahan itu, masih ada aparatur sipil negara (ASN) yang bandel dan memilih menggunakan kendaraan pribadi. Meskipun aturannya jelas dan ketat, parkiran di basement Gedung DPRD Jakarta masih dipenuhi mobil dinas dan kendaraan pribadi para pegawai.
Pertanyaannya, siapa yang masih melanggar aturan meski sang pemimpin telah memberi contoh nyata? Di bawah ini akan SEMBILAN NEWS membahas bagaimana komitmen Gubernur Pramono Anung dalam menggunakan transportasi umum belum sepenuhnya diikuti oleh jajarannya.
DAFTAR ISI
Gubernur yang Menepati Janji
Sejak diberlakukannya kebijakan Rabu Transportasi Publik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 30 April 2025, Gubernur Pramono Anung menjadi figur teladan yang paling konsisten menjalankannya. Setiap hari Rabu, ia meninggalkan mobil dinasnya dan memilih menggunakan transportasi umum, seperti Transjakarta, untuk berangkat dan pulang kerja.
Pada Rabu 9 Juli 2025, Pramono kembali terlihat berjalan kaki dari Pendopo Balai Kota menuju Halte Transjakarta Balai Kota. Mengenakan pakaian dinas putih, ia tampak santai dan tanpa pengawalan berlebihan, hanya ditemani staf, ajudan, dan tim protokol.
Ia pun rela antre bersama warga lain untuk menaiki bus rute 6A menuju Ragunan via Semanggi, lalu transit di Halte Tosari guna melanjutkan perjalanan ke rumah dinasnya di Taman Suropati.
“Saya konsisten terhadap itu. Saya tidak mau melanggar sama sekali,” ujar Pramono tegas, menegaskan bahwa peraturan ini harus ditaati tanpa kecuali oleh seluruh ASN di bawah naungannya.
Baca Juga: Ipda Haris Chandra Jadi Tersangka Pembunuhan Brigadir Nurhadi di NTB
Aturan Tegas, Tapi Masih Banyak yang Bandel
Sayangnya, semangat dan konsistensi Pramono belum sepenuhnya diikuti oleh bawahannya. Meskipun aturan Pemprov jelas melarang penggunaan kendaraan pribadi oleh ASN pada hari Rabu, pantauan di lapangan menunjukkan pelanggaran masih terjadi, terutama di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Gedung yang letaknya berdampingan dengan Balai Kota itu justru menunjukkan ironi. Di area basement DPRD Jakarta, masih ditemukan mobil berpelat merah dan pelat ZZH pelat khusus pejabat tinggi terparkir dengan nyaman. Tidak hanya itu, sejumlah kendaraan roda dua milik pegawai ASN pun tampak di area yang sudah diberi penanda khusus bertuliskan “Parkir PNS Setwan”.
Di lantai bawahnya, kendaraan pribadi juga terlihat memenuhi zona yang semestinya steril dari aktivitas parkir ASN setiap Rabu. Bahkan terdapat petunjuk bertuliskan “P Anggota DPRD Prov DKI Jakarta”, seolah memperkuat bahwa area tersebut tetap digunakan meski melanggar aturan resmi.
Ironi Dua Gedung
Perbandingan mencolok tampak antara area parkir Balai Kota dan DPRD. Di Balai Kota, komitmen larangan parkir benar-benar dijalankan. Area parkir yang biasa digunakan untuk mobil dinas dibiarkan kosong, dengan cone oranye sebagai penanda larangan. Petugas pengamanan dalam (Pamdal) juga terlihat aktif berjaga dan memastikan tak ada kendaraan yang masuk tanpa izin.
Sebaliknya, di gedung DPRD, aturan ini tampaknya hanya menjadi formalitas. Puluhan kendaraan bermotor tetap masuk dan parkir di basement tanpa hambatan berarti. Ini menimbulkan pertanyaan besar: Apakah jajaran legislatif dan pejabat DPRD merasa kebal terhadap aturan yang berlaku di lingkungan Pemprov?
Salah satu petugas keamanan mengatakan, “Kalau hari Rabu kendaraan memang tidak boleh masuk apalagi parkir, tapi kalau antar barang masih diperbolehkan.” Namun, dari pantauan di lapangan, jelas terlihat bahwa kendaraan pribadi bukan sekadar untuk antar barang, melainkan milik ASN dan pejabat.
Budaya Teladan Vs Budaya Melanggar
Apa yang diperlihatkan oleh Pramono Anung bukan sekadar kebijakan simbolis, tetapi upaya serius membangun budaya baru di kalangan birokrat Jakarta. Dengan menggunakan transportasi umum, ia memberi pesan bahwa efisiensi, kedisiplinan, dan kedekatan dengan warga bisa berjalan bersamaan.
Namun, implementasi di lapangan menghadapi tantangan nyata. Masih banyak ASN dan pejabat yang belum siap melepaskan kenyamanan kendaraan pribadi demi mendukung kebijakan ramah lingkungan dan efisiensi publik ini.
Apabila keteladanan pemimpin tidak diikuti oleh jajarannya, maka semangat perubahan hanya akan menjadi wacana kosong. Untuk itu, diperlukan evaluasi menyeluruh dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran, seperti yang telah dikatakan Pramono, “Kalau tidak mau dibina, dibinasakan saja.”
Kesimpulan
Gubernur Pramono Anung sudah menunjukkan komitmen luar biasa dalam menerapkan kebijakan transportasi publik bagi ASN setiap Rabu. Namun, konsistensi itu akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan kepatuhan dari bawahannya. Keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada keteladanan, ketegasan, dan pengawasan.
Kini, tantangannya bukan pada pemimpin, melainkan pada mereka yang masih nyaman melanggar di balik parkiran basement. Pertanyaannya tetap sama: siapa yang masih parkir diam-diam, dan sampai kapan pembiaran ini terjadi? Simak dan ikuti terus SEMBILAN NEWS agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik lainnya yang terupdate setiap hari.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari www.idntimes.com
- Gambar Kedua dari megapolitan.kompas.com