Kajari Karo terpojok DPR! Jawaban soal Kasus Amsal Sitepu dipertanyakan habis-habisan, siap akui salah pimpinan.
Drama panas terjadi di DPR saat Kajari Karo dicecar anggota dewan terkait penanganan Kasus Amsal Sitepu. Pihak DPR menuntut jawaban jelas soal prosedur dan keputusan yang diambil, sementara Kajari Karo tampak tak berkutik.
Konflik ini menyoroti kinerja Kejari Karo dan transparansi proses hukum yang selama ini menjadi sorotan. Berikut rangkuman fakta lengkap hanya ada di SEMBILAN NEWS, respons Kajari, dan langkah DPR menindaklanjuti kasus yang menghebohkan ini.
DAFTAR ISI
DPR Turun Tangan Bahas Kasus Amsal Sitepu
Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang melibatkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo Danke Rajagukguk, jajaran Kejaksaan, dan terdakwa Amsal Christy Sitepu. Pertemuan ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Agenda utama rapat adalah mengulas penanganan perkara videografer Amsal Sitepu yang divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Medan, kontroversi surat penahanan, serta dugaan masalah administratif yang terjadi di Kejari Karo.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR atas penegak hukum bukan bentuk intervensi, tetapi untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan sesuai ketentuan hukum acara pidana (KUHAP).
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Kesalahan Surat Dan Pengakuan Kajari Karo
Dalam rapat, Kajari Karo mengakui adanya kesalahan administratif dalam surat penahanan Amsal, yang menggunakan istilah “pengalihan penahanan” padahal seharusnya “penangguhan penahanan”. Kesalahan ini dinilai bermasalah karena berbeda makna dalam konteks hukum.
Danke Rajagukguk berulang kali menyatakan tanggung jawab atas kekeliruan tersebut dengan berkata “siap salah pimpinan”, mengakui kesalahan ketik surat dan prosedur yang menimbulkan polemik.
Pengakuan ini menjadi salah satu fokus kritik DPR, karena surat administratif sangat berpengaruh pada hak tersangka dan pelaksanaan putusan pengadilan.
Baca Juga:Â Cak Imin Tegaskan! Kantor Partai Wajib Utamakan Pelayanan Rakyat!
Kritik DPR Atas Proses Penahanan Dan Dakwaan
Komisi III DPR juga menyampaikan kekhawatirannya atas keterlambatan eksekusi perintah hakim dalam menangguhkan penahanan Amsal, karena Kejari Karo lambat melaksanakan keputusan tersebut sehingga Amsal tetap ditahan lebih lama dari semestinya.
Selain itu, anggota DPR menilai kesalahan penyusunan dakwaan oleh jaksa di bawah pimpinan Kajari Karo terindikasi “fatal”, karena dakwaan yang dibuat ternyata lemah di pengadilan dan berujung vonis bebas.
Kritik ini mencakup dugaan kurangnya koordinasi dan kelalaian teknis dalam administrasi dan penanganan perkara, yang memengaruhi proses hukum secara keseluruhan.
Desakan Sanksi Dan Evaluasi Kejaksaan
Tak hanya memberi teguran, beberapa anggota DPR dari berbagai fraksi juga mendesak sanksi tegas bagi Kajari Karo dan jaksa yang terlibat. Fraksi PKB menyatakan bahwa tindakan yang terjadi bisa jadi pelanggaran terhadap KUHAP dan mencerminkan budaya antikritik di lingkungan kejaksaan.
Anggota dari Fraksi Demokrat bahkan meminta pencopotan Kajari Karo dan jajaran Kejari yang menangani perkara tersebut sebagai konsekuensi dari kekeliruan fatal yang terjadi.
Komisi III DPR juga meminta evaluasi menyeluruh oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan terhadap kinerja Kejari Karo. Dan melaporkan hasilnya dalam waktu satu bulan.
Dampak Kasus Amsal Terhadap Kepercayaan Publik
Kasus Amsal Sitepu sendiri berakar dari dakwaan mark‑up anggaran pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Namun majelis hakim Pengadilan Negeri Medan memutuskan Amsal bebas dari dakwaan pidana, sehingga hak‑haknya dipulihkan.
Putusan ini meninggalkan perdebatan publik mengenai profesionalisme penegak hukum, terutama kejaksaan dalam menyusun dakwaan dan surat penahanan yang sesuai hukum.
Reaksi keras DPR dan desakan evaluasi institusional menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap proses hukum sangat ditentukan oleh akurasi prosedural. Dan transparansi dalam setiap tahapan penegakan hukum.
Simak dan ikuti terus berbagai informasi menarik seputar berita politik terbaru, akurat, dan terpercaya, hanya di SEMBILAN NEWS.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari hukumonline.com
- Gambar Kedua dari nasional.kompas.com