Isu anggaran Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang disebut-sebut hanya tersisa Rp500 juta akibat efisiensi anggaran pemerintah, sempat menggemparkan jagat maya.
Sorotan tajam mengarah pada pemerintah, khususnya Kementerian Sosial (Kemensos), yang dianggap kurang memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas. Namun, benarkah demikian? Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, turun tangan memberikan klarifikasi. Kisah ini bukan sekadar tentang angka-angka anggaran, tetapi juga tentang komitmen negara terhadap inklusi dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Mari kita bedah tuntas isu ini.
DAFTAR ISI
Awal Mula Kegaduhan Anggaran KND
Kepanikan bermula dari sebuah unggahan di akun Instagram @parakerja. Dalam postingan tersebut, disebutkan bahwa anggaran KND dipangkas drastis dari Rp5,6 miliar menjadi hanya Rp500 juta. Sontak, unggahan ini memicu kemarahan warganet yang merasa pemerintah telah mengabaikan hak-hak penyandang disabilitas. Komentar-komentar pedas membanjiri media sosial, menuntut penjelasan dari pihak terkait.
“KND yang seharusnya jadi garda terdepan untuk advokasi hak-hak disabilitas malah kena pangkas drastis,” tulis akun @parakerja, seperti dikutip dari berbagai sumber. Caption ini menggambarkan kekecewaan mendalam atas kabar tersebut. Masyarakat khawatir, dengan anggaran yang minim, KND tidak akan mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.
Klarifikasi Mensos
Menanggapi kegaduhan yang terjadi, Mensos Gus Ipul dengan sigap memberikan klarifikasi. Ia membantah dengan tegas bahwa anggaran KND hanya tersisa Rp500 juta. Berdasarkan data yang dimilikinya, pagu anggaran KND tahun 2025 awalnya mencapai Rp6.915.689.000. Setelah dilakukan efisiensi, anggaran yang tersisa masih sebesar Rp3.030.187.000.
“Dari data yang kita terima, anggaran untuk KND itu Rp6 miliar lebih. Dan setelah ada efisiensi itu tersisa sekitar Rp3 miliar lebih. Jadi tidak benar seperti (informasi) yang beredar itu bahwa tinggal Rp500 juta,” tegas Gus Ipul, seperti dilansir dari laman resmi Kemensos.
Efisiensi Anggaran
Gus Ipul menjelaskan lebih lanjut mengenai efisiensi anggaran yang dilakukan. Pemangkasan meliputi beberapa pos belanja, seperti perjalanan dinas, belanja bahan, belanja sewa, belanja langganan, barang persediaan konsumsi, barang non operasional, dan belanja jasa profesi. Secara rinci, efisiensi anggaran 2025 mencakup:
- Pengurangan belanja perjalanan dinas sebesar Rp 2,9 miliar.
- Pengurangan belanja bahan sebesar Rp 107,1 juta.
- Pengurangan belanja sewa sebesar Rp 493 juta.
- Pengurangan belanja langganan, barang persediaan konsumsi, barang non operasional sebesar Rp 198,9 juta.
- Pengurangan belanja jasa profesi Rp 92 juta.
Namun, Gus Ipul memastikan bahwa anggaran untuk bantuan sosial (bansos) maupun layanan bagi para penyandang disabilitas tidak dikurangi. Hal yang sama juga berlaku bagi para tenaga medis maupun pendamping yang melayani penyandang disabilitas.
Baca Juga: Alasan Putra Mahkota Keraton Solo Kritik Kondisi Indonesia di Medsos
Jaminan Pelayanan
Mensos Gus Ipul menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak akan berdampak negatif pada pelayanan publik, terutama bagi penyandang disabilitas. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memberikan dukungan penuh terhadap bansos bagi penyandang disabilitas, memastikan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas utama KND, serta menjamin ketersediaan anggaran operasional yang diperlukan untuk penyaluran dan pemantauan bansos tersebut. Hal ini mencakup biaya distribusi, monitoring, dan operasional lainnya yang mendukung efektifitas penyaluran bantuan.
Gus Ipul secara eksplisit menyatakan bahwa pelayanan kepada penyandang disabilitas, bansos yang diperuntukkan bagi mereka, serta pelaksanaan tugas-tugas utama KND akan tetap menjadi prioritas yang didukung penuh oleh pemerintah. Ia memastikan bahwa alokasi anggaran yang memadai tetap tersedia untuk mendukung semua kegiatan tersebut.
“Jadi ini perlu saya sampaikan, untuk pelayanan penyandang disabilitas, bansos untuk penyandang disabilitas, kemudian tugas-tugas utama untuk KND tetap diberikan dukungan. Penganggarannya masih ada,” kata Gus Ipul.
Tanggapan Komisioner KND
Tanggapan Komisioner KND menjadi krusial dalam menanggapi isu anggaran yang melanda Komisi Nasional Disabilitas (KND). Eka Pratama Widyanta, sebagai komisioner, menegaskan komitmen lembaga untuk terus memberikan layanan maksimal kepada penyandang disabilitas, meskipun harus menghadapi efisiensi anggaran. Ini bertujuan untuk menenangkan publik dan meyakinkan bahwa KND akan tetap menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, meski dengan sumber daya yang lebih terbatas. Eka menekankan bahwa anggaran yang tersedia saat ini masih memadai untuk melaksanakan proses-proses yang esensial bagi KND.
“Ini secara anggaran masih cukup tersedia untuk bisa dilaksanakan proses-proses sesuai tugas fungsi KND. Kami juga terus berikan upaya-upaya yang lebih efektif dan efisien untuk bisa memastikan teman-teman disabilitas di berbagai daerah tetap bisa terjamin kebutuhan,” ujar Eka.
Eka menambahkan bahwa KND akan terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kebutuhan penyandang disabilitas di berbagai daerah tetap terjamin. Upaya ini menunjukkan keseriusan KND dalam mengelola sumber daya yang ada dengan bijak dan bertanggung jawab.
Potensi Melemahnya Pengawasan dan Advokasi
Meskipun Mensos telah memberikan klarifikasi, kekhawatiran tetap menggelayuti sebagian pihak. Ketua Umum LIRA Disability Care, Abdul Majid, menyoroti potensi melemahnya fungsi krusial KND dalam pengawasan, advokasi, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia. Kekhawatiran ini muncul dari pengalaman langsung di lapangan, di mana LIRA Disability Care berinteraksi dengan penyandang disabilitas dan menyaksikan berbagai tantangan yang mereka hadapi.
Abdul Majid menekankan bahwa KND sangat bergantung pada mobilitas untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Memantau implementasi kebijakan di berbagai daerah, berdialog dengan pemangku kebijakan di tingkat lokal, serta mengumpulkan data lapangan yang akurat membutuhkan sumber daya yang memadai, terutama transportasi dan akomodasi. Pemotongan anggaran, bahkan jika tidak sampai Rp500 juta, tetap dapat mengganggu efektivitas kerja KND, terutama dalam menjangkau daerah-daerah terpencil dan komunitas yang terpinggirkan.
Abdul Majid mengungkapkan bahwa pengurangan anggaran dapat berdampak langsung pada kemampuan KND dalam merespons kebutuhan mendesak penyandang disabilitas. Misalnya, KND mungkin kesulitan untuk memberikan bantuan hukum atau mediasi dalam kasus-kasus diskriminasi atau kekerasan terhadap penyandang disabilitas. Selain itu, KND juga mungkin tidak dapat melakukan sosialisasi dan pelatihan yang memadai kepada masyarakat dan pemerintah daerah tentang hak-hak penyandang disabilitas.
Harapan Anggaran yang Berpihak pada Disabilitas
Isu anggaran Komisi Nasional Disabilitas ini menjadi momentum untuk merefleksikan komitmen negara terhadap kesejahteraan penyandang disabilitas. Pemerintah diharapkan dapat lebih memperhatikan kebutuhan KND dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar berpihak pada kepentingan penyandang disabilitas.
Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawal isu ini. Dengan terus memberikan dukungan dan masukan konstruktif kepada pemerintah, diharapkan hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara optimal. KND juga diharapkan terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran yang ada, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung program-programnya.
Kisah anggaran KND ini mengajarkan kita bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik sangat penting. Dengan informasi yang jelas dan akurat, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengawal pembangunan dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas.
Manfaatkan juga waktu anda untuk mengeksplorasi lebih banyak lagi informasi terupdate tentang politik lainnya hanya di SEMBILAN NEWS.