Koordinator Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mengingatkan saksi asal tim hukum Anies-Muhaimin, Muhammad Fauzi, buat menjawab sinkron menggunakan kapasitasnya menjadi saksi. Suhartoyo meminta Fauzi tidak menambah-nambah pendapat eksklusif.
Mulanya, Fauzi berkata pihaknya selalu mengadukan Bila terdapat dugaan pelanggaran. Dia kemudian mengoreksi pernyataan anggota Tim aturan Prabowo-Gibran, Hotman Paris, mengenai keterkaitan ketua wilayah dengan suara pemilih.
“Kita melaporkan setiap kali terdapat dugaan pelanggaran pemilu serta pula sedikit koreksi pada Bapak Hotman jika kita bicara keterlibatan kepala wilayah mempengaruhi pada suara pemilih itu ada dalam dalil permohonan kita,” ujar Fauzi dalam sidang konkurensi Pilpres, pada gedung MK.
Fauzi kemudian hendak membacakan dalil permohonan. Suhartoyo pun kemudian mengingatkan saksi buat tidak memaksakan diri menjawab pertanyaan. Menurutnya, pernyataan saksi tidak relevan Bila membawa permohonan.
“Itu berkaitan dengan pertanyaan Pak Hotman tersebut, siapa orang yang mampu tahu bahwa lalu pada akhirnya perolehan partai menggunakan perolehan suara presiden itu tidak selaras, sebenarnya pula tidak terlalu apa Anda memaksakan untuk menjawab,” ujar Suhartoyo. “Akan tetapi kemudian tidak relevan Anda membawa permohonan itu, dijawab saja,” sambung dia.
“Itu kan kesimpulan, Bapak tidak perlu baca konklusi karena Bapak saksi, saksi itu hanya dilihat, dirasakan, diketahui, nggak boleh beropini berkesimpulan,” ujar Suhartoyo. “Untuk menjawab laporan yang kami masukkan, setiap terdapat dugaan pelanggaran pemilu kami laporkan yang mulia,” tutur Fauzi.
Baca Juga: Tunggu Putusan MK, Prabowo Matangkan Persiapan Jadi Presiden
DAFTAR ISI
Bansos & Dukungan Jokowi Disebut Tambah 26 Juta suara Untuk Prabowo
Ahli berasal tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menyampaikan adanya tambahan puluhan juta suara buat Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Hal ini disebut karena faktor dukungan Presiden Jokowi serta donasi sosial (bansos). Ekonom Universitas Indonesia (UI) Vid Adrison yang menjadi ahli berasal kubu Anies-Muhaimin berkata terdapat tambahan sampai 26 juta suara.
“Dengan memperhitungkan berapa total DPT, per provinsi dan berapa tambahan dukungan yang diperoleh dari dukungan Presiden dan bansos, maka diestimasi lebih kurang ada tambahan 26 juta suara (26.615.945),” istilah Vid dalam sidang konkurensi Pilpres 2024 pada Mahkamah Konstitusi.
Diketahui Prabowo-Gibran mendapatkan 96.214.691 suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan KPU. Vid beropini tanpa adanya dukungan Jokowi serta bansos, Prabowo-Gibran sejatinya hanya mendapat 69.598.746 suara berasal total DPT 164.227.475.
Nomor itu, istilah Vid, tidak jauh tidak selaras menggunakan hasil survei Chart Politika pada 4-11 Januari 2024 kemudian. Waktu itu, hasil survei menunjukkan suara Prabowo-Gibran terdapat di kisaran 42 %.
Kemudian selama masa kampanye, lanjut Vid, Presiden Jokowi turun mengunjungi setidaknya 30 kabupaten/kota buat memerikan bansos. Terhitung mulai 22 Oktober 2023 hingga 1 Februari 2024. berasal catatan tim AMIN, 50 persen kabupaten/kota itu berada di Jawa Tengah. Tim AMIN mencatat total donasi mencapai lebih kurang Rp 347,2 miliar. Berdasarkan Vid, kunjungan Jokowi memberikan 44 jenis bansos itu berdampak besar buat suara Prabowo-Gibran.
“Kunjungan Jokowi efektif menaikkan suara Prabowo pada 2024. Ada bukti memberikan kunjungan Prabowo 2024 menurunkan perolehan suara Ganjar. Kunjungan Prabowo tidak berdampak di suara Anies. Kunjungan Prabowo 2024 dan suara Jokowi itu semakin memperbesar kenaikan suara Prabowo. Estimasinya di 30 kota ini kurang lebih 0,1 juta,” imbuhnya.
Tanggapan Pihak Prabowo-Gibran
Koordinator Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra pun mempertanyakan pernyataan Vid Adrison tersebut. Menurutnya tidak ada masalah jika Jokowi memang mendukung Prabowo-Gibran. Ucap Yusril, pasangan calon lain jua didukung oleh tokoh-tokoh yang mempunyai dampak besar. Mirip Megawati Soekarnoputri.
“Bahwa petahana, atau calon yang didukung olehpetahana akan menerima suara lebih dibanding calon lain? Bagaimana ahli dapat menunjukan kekalahan Megawati menggunakan SBY, serta Pilpres 2024?” tanya Yusril. Dia jua berkata jika figur lain menjadi presiden dan mendukung paslon lain, apakah otomatis suara calon lain itu akan meningkat sebab faktor figur tadi.
“Jikalau memang kesimpulan ini berlaku, apakah hanya satu faktor kebetulan, Jokowi yg jadi presiden serta dia mendukung pasangan Prabowo-Gibran serta memperoleh suara lebih. Andai saja sekarang yg jadi presiden Jusuf Kalla, yang mendukung Anies-Muhaimin, berarti calon itu akan peroleh suara lebih pada pilpres sekarang? andai kata lagi, yg jadi presiden Megawati, maka Ganjar-Mahfud akan dapat suara lebih sesuai saudara, apa masalahnya persidangan kini ini dengan pendapat saudara itu? terdapat sesuatu yang salah atau tidak?” lanjutnya.
Hal itu kemudian dijawab olehVid. Beliau menegaskan memang terdapat dampak dari kunjungan Jokowi terhadap perolehan suara Prabowo. Ia membandingkan menggunakan Pilpres 2014 di mana tidak ada petahana yg maju, sehingga tidak terjadi seperti Pilpres 2024.
Sementara dibandingkan Pilpres 2019, waktu itu perolehan suara Prabowo tidak sinkron menggunakan yg diperolehnya kini. Berdasarkan Vid, suara Prabowo saat ini merupakan refleksi suara Jokowi di 2019. “Karena ada pandangan asal warga bahwa 02 didukung olehPresiden Jokowi. Hasilnya memang signifikan jadi terdapat unsur fanatisme,” ungkapnya.
Pakar Forensik Tim Anies Sebut Sirekap tidak Penuhi standar Testing
Kepala sentra Studi Forensika Digital (PUSFID) UII Yogyakarta, Yudi Prayudi, berkata Sistem gosip Rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan KPU tidak memenuhi standar testing maupun validasi. Yudi menilai dilema Sirekap itu sebagai salah satu penyebab adanya kecurangan. Yudi adalah ahli forensik yg dihadirkan olehtim aturan Anies-Muhaimin dalam sidang sengketa Pilpres pada gedung MK, Jakarta sentra, Senin. Juga Yudi menyebutkan temuannya terkait Sirekap.
“Keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa Sirekap tidak memenuhi standar testing dan validasi yang diharapkan buat sistem rekapitulasi serta publikasi yang akan terjadi penghitungan pemilu yg sanggup menerima amanah,” kata Yudi.
Yudi lalu mencontohkan keanehan pada Sirekap menggunakan memakai cara web scraping. dalam temuannya, Yudi mengatakan terdapat ketidakcocokan antara jumlah Daftar Pemilih tetap (DPT) menggunakan jumlah suara sah. “Selisih suara yg tidak sama, lalu penjumlahan yg tidak sama itu yg kami dapatkan berasal proses web scraping,” ujarnya.
Kemudian, Yusri juga menyoroti waktu KPU melakukan perubahan data di Sirekap. Menurutnya, proses koreksi yang dilakukan tidak berpengaruh terhadap persentase atau nomor pada Sirekap. “Seharusnya dengan sekian banyak koreksi itu, setidaknya terdapat fluktuatif data dalam publikasinya,” pungkasnya.
“Kondisi ini dibuktikan menggunakan kelemahan dalam keamanan, integritas, dan keandalan sistem yg berdampak pada terfasilitasinya kecurangan dan akan Mengganggu integritas proses pemilu,” imbuh dia.