Bencana banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang pada akhir November 2025 meninggalkan duka dan kerusakan, terutama pada fasilitas pendidikan. Namun, semangat gotong royong dan kepedulian tidak pernah padam. ​Ratusan prajurit TNI AD…
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menegaskan keterlibatan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam mempercepat pemulihan pemerintahan di Aceh. Langkah ini dilakukan menyusul kondisi administrasi yang sempat terganggu akibat bencana alam dan tantangan…
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyampaikan bahwa tujuh kabupaten di Aceh masih terdampak banjir akibat hujan deras beberapa hari terakhir. Pemerintah pusat bersama daerah terus memantau kondisi dan menyalurkan bantuan darurat, termasuk logistik,…
Anwar Usman menerima surat peringatan dari Mahkamah Konstitusi setelah sering bolos sidang dan rapat penting negara. Belakangan ini, perhatian publik kembali tertuju pada Mahkamah Konstitusi (MK), bukan hanya karena putusan-putusan pentingnya, tetapi…
PDIP menolak pilkada melalui DPRD, bersikukuh pertahankan pemilihan langsung untuk menjaga partisipasi rakyat dan demokrasi. Wacana pengembalian pilkada tidak langsung melalui DPRD kembali mencuat, memicu perdebatan sengit. PDIP tegas menolak, bersikukuh mempertahankan…
Pemerintah Kabupaten Natuna memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak ratusan pegawai non-aparatur sipil negara yang selama ini bekerja di berbagai organisasi perangkat daerah. Keputusan tersebut mulai diberlakukan pada awal tahun anggaran berjalan dan…
Buruh akan menggugat UMP DKI 2026 ke PTUN pekan depan karena merasa penetapan upah minimum belum adil secara ekonomi. Tim kuasa hukum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta. Berencana menggugat keputusan…
Menteri Dalam Negeri menyoroti lambannya proses pendataan rumah rusak pascabencana di sejumlah wilayah Aceh. Setelah rangkaian bencana banjir bandang dan longsor melanda berbagai kabupaten dan kota, pemerintah pusat menilai data kerusakan hunian…
PKS menanggapi wacana Pilkada melalui DPRD atau langsung, menekankan UUD 1945 sebagai panduan hukum yang jelas. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menentukan sikap final terkait wacana Pilkada melalui DPRD. Sekjen PKS, M….
Komisi II DPR menegaskan bahwa Pilkada melalui DPRD sah secara konstitusional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Mekanisme ini dianggap lebih efektif, hemat biaya, dan mampu mempercepat proses pemilihan…