Prabowo Subianto digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait keputusan yang tak memecat Menteri Desa dan (PDT), Yandri Susanto.
Berikut ini SEMBILAN NEWS akan membahas gugatan ini diajukan oleh Lokataru Foundation yang menilai bahwa Presiden Prabowo telah lalai sehingga membiarkan pelanggaran hukum yang telah terbukti terjadi di lingkup kementerian tersebut.
DAFTAR ISI
Kronologi Gugatan ke PTUN
Gugatan resmi diajukan pada pertengahan April 2025 oleh Lokataru Foundation kepada PTUN Jakarta dengan dasar. Bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak mencopot Menteri Yandri Susanto meskipun yang bersangkutan telah terbukti, melakukan pelanggaran hukum yang berhubungan dengan campur tangan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Yandri Susanto, yang menjabat sebagai Menteri Desa dan PDT sekaligus Wakil Ketua Umum PAN, disebut melakukan intervensi dalam proses Pilkada yang seharusnya bersifat netral. Gugatan ini menuntut agar Presiden Prabowo segera mengambil tindakan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku dengan memberhentikan Yandri Susanto dari jabatannya.
Alasan Gugatan dan Bukti Pelanggaran
Lokataru Foundation mendasarkan gugatan mereka pada adanya putusan pengadilan yang telah membuktikan keterlibatan Yandri, dalam kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan etika penyelenggaraan pemilu. Menurut mereka, Presiden Prabowo dianggap melakukan pembiaran dengan tidak memberhentikan menteri tersebut.
Sangat berpotensi merusak integritas pemerintahan dan menghancurkan kepercayaan publik. Gugatan ini mempersoalkan aspek legalitas dan moral dari kepemimpinan Presiden yang seharusnya tegas menindak pejabat yang melanggar hukum demi menjaga kredibilitas pemerintah.
Baca Juga:
Dampak Politik dan Publikasi Gugatan
Gugatan ini langsung menimbulkan sorotan luas di dunia politik dan media nasional. Banyak pihak menilai bahwa kasus ini menjadi ujian serius bagi kredibilitas Presiden Prabowo dalam mengambil keputusan pengangkatan dan pemberhentian pejabat penting di kabinetnya.
Selain itu, kasus gugatan ke PTUN ini juga memicu perdebatan tentang hak prerogatif presiden dalam mengangkat dan memberhentikan menteri, serta soal transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Beberapa pakar hukum tata negara mengingatkan bahwa pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif presiden. Tetapi ketika ada bukti kuat adanya pelanggaran hukum, tidak ada ruang untuk pembiaran.
Hak Prerogatif Presiden dan Tafsir Hukum
Para ahli hukum tata negara mengulas bahwa meskipun hak prerogatif Presiden dalam menentukan pejabat kabinet sangat besar, hal itu bukan hak mutlak tanpa batas. Apabila adanya bukti pelanggaran hukum yang sahih, maka langkah Presiden untuk memberhentikan pejabat yang bersangkutan adalah kewajiban moral dan konstitusional.
Dalam konteks gugatan ini, para pengamat menilai mekanisme hukum yang sedang berjalan di PTUN sangat penting. Memastikan bahwa kewenangan presiden tidak disalahgunakan atau menjadi alat praktik pembiaran pelanggaran hukum di pemerintahan.
Respon dari Pemerintah dan Yandri Susanto
Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo mengenai gugatan ini. Sementara itu, Yandri Susanto juga belum mengeluarkan komentar terkait tuduhan dan proses hukum yang tengah berlangsung.
Beberapa sumber menyebutkan bahwa Yandri masih aktif menjalankan tugas sebagai Menteri Desa dan PDT, yang menambah tekanan. Publik dan politik pemerintah, segera merespons masalah ini dengan sikap tegas dan transparan demi menjaga stabilitas pemerintahan.
Kesimpulan
Kasus Prabowo Subianto digugat ke PTUN ini menjadi tanda tanya besar bagi masa depan kabinet Presiden Prabowo. Menyangkut bagaimana pemerintah akan menangani isu tata kelola dan integritas pejabat negara.
Apabila pengadilan menguatkan gugatan dan memaksa Presiden untuk memberhentikan Menteri Yandri Susanto. Maka hal tersebut bisa menjadi preseden penting bagi penegakan hukum dan akuntabilitas di tingkat eksekutif.
Sebaliknya, jika Gugatan ditolak atau prosesnya berlarut-larut, publik bisa melihat hal ini sebagai kelemahan dalam manajemen pemerintahan Prabowo. Ikuti terus pembahasan yang kami berikan setiap harinya dengan berita-berita viral hanya di SEMBILAN NEWS.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari nasional.kompas.com
- Gambar Kedua dari kaltara.tribunnews.com