Partai PDIP Dukung RUU TNI yang semula menolak revisi RUU TNI, namun kini memberikan dukungan terhadap pembahasannya.
Puan Maharani, Ketua DPP PDIP, menjelaskan alasan di balik dukungan tersebut, menyebutkan bahwa penolakan sebelumnya terjadi sebelum pembahasan dimulai. PDIP kini aktif terlibat dalam pembahasan RUU TNI di Komisi I DPR untuk memastikan bahwa substansinya sesuai dengan prinsip demokrasi dan tidak menimbulkan masalah, seperti isu kembalinya dwifungsi ABRI.
Dibawah ini SEMBILAN NEWS akanmenggali lebih dalam dinamika internal partai dan langkah strategis PDIP dalam mengawasi proses legislasi tersebut.
DAFTAR ISI
Perubahan Sikap PDIP terhadap RUU TNI
Pada tahun 2024, PDIP secara tegas menolak revisi UU TNI. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyatakan penolakan tersebut dengan alasan bahwa perubahan yang diusulkan dapat mengarah pada penyamaan status antara TNI dan Polri.
Megawati khawatir bahwa penyetaraan ini dapat menimbulkan konsekuensi seperti kesetaraan dalam kepemilikan alutsista (alat utama sistem senjata), yang menurutnya tidak sesuai dengan pemisahan antara TNI dan Polri yang telah ditetapkan sebelumnya.
Alasan PDIP Kini Mendukung RUU TNI
Puan Maharani menjelaskan bahwa penolakan yang disampaikan oleh Megawati terjadi sebelum pembahasan bersama mengenai RUU TNI dimulai. Setelah melalui proses di Panitia Kerja (Panja) di Komisi I DPR, PDIP merasa perlu terlibat untuk memastikan bahwa substansi RUU tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar partai. Puan menekankan bahwa kehadiran PDIP dalam pembahasan ini bertujuan untuk meluruskan hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan pandangan partai.
Selain itu, Puan menegaskan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait substansi RUU, termasuk isu mengenai kembalinya dwifungsi ABRI. Ia memastikan bahwa poin-poin dalam revisi ini telah melalui kajian mendalam dan tidak akan menimbulkan masalah di masa depan.
Peran Aktif PDIP Dalam Pembahasan RUU TNI
Puan menegaskan bahwa kehadiran PDIP dalam Panitia Kerja (Panja) RUU TNI di Komisi I DPR bertujuan untuk meluruskan hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip dasar PDIP.
Ia memastikan bahwa Fraksi PDIP berperan aktif dalam mengawasi pembahasan RUU TNI untuk mencegah adanya substansi yang dapat menimbulkan kekhawatiran, termasuk isu kembalinya dwifungsi ABRI.
Dalam struktur Panja RUU TNI, PDIP memainkan peran penting melalui anggotanya, Utut Adianto, yang menjabat sebagai Ketua Panja. Puan menjelaskan bahwa PDIP terlibat aktif dalam pembahasan untuk memastikan bahwa hasil akhirnya sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini oleh partai.
Ia menekankan bahwa tujuan utama PDIP adalah meluruskan jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan pandangan partai.
Baca Juga:
Penegasan Puan Terhadap Substansi RUU TNI
Puan menekankan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait substansi RUU TNI, termasuk kemungkinan kembalinya dwifungsi ABRI. Ia memastikan bahwa poin-poin yang telah disepakati dalam revisi ini sudah melalui kajian mendalam dan tidak akan menimbulkan masalah di masa depan.
Meskipun PDIP kini mendukung revisi UU TNI, Megawati Soekarnoputri tetap mempertahankan pandangannya terkait penolakan tersebut. Ia menekankan bahwa penyetaraan antara TNI dan Polri dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti kesetaraan dalam kepemilikan alutsista.
Megawati mengingatkan bahwa pemisahan antara TNI dan Polri telah diatur dalam TAP MPR dan seharusnya dihormati.
Tanggapan Terhadap Kekhawatiran Publik
Menanggapi kekhawatiran dari masyarakat sipil terkait revisi UU TNI, Puan menyatakan bahwa pimpinan parlemen bersama Komisi I telah memberikan penjelasan mengenai pasal-pasal yang diubah dalam revisi tersebut.
Ia mengajak publik untuk melihat hasil dari Panja yang telah disebarkan melalui konferensi pers dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memahami perubahan yang diusulkan sebelum diputuskan.
Kritik Terhadap Penolakan Sebelumnya
Puan juga menanggapi penolakan Megawati terhadap revisi UU TNI dengan menyebut bahwa penolakan tersebut terjadi sebelum pembahasan dimulai. Ia menjelaskan bahwa PDIP memilih untuk terlibat dalam pembahasan untuk memastikan bahwa hasilnya sesuai dengan harapan.
Puan juga mengingatkan bahwa pimpinan parlemen bersama Komisi I telah memberikan penjelasan mengenai pasal-pasal yang diubah dalam revisi UU TNI
Kesimpulan
Perubahan sikap PDIP terhadap RUU TNI mencerminkan dinamika politik internal partai dan upayanya untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini.
Meskipun terdapat perbedaan pandangan antara pimpinan partai, seperti antara Puan Maharani dan Megawati Soekarnoputri. PDIP berusaha berperan aktif dalam proses legislasi untuk memastikan bahwa revisi UU TNI tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar partai.
Keterlibatan PDIP dalam Panja RUU TNI diharapkan dapat menghasilkan undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan reformasi sektor keamanan nasional. Tanpa mengorbankan nilai-nilai demokrasi dan pemisahan fungsi antara TNI dan Polri.
Buat kalian yang ingin mendapatkan dan mengetahui informasi-informasi menarik lainnya mengenai partai politik SEMBILAN NEWS adalah pilihan terbaik buat anda.