Komisi II DPR menegaskan bahwa Pilkada melalui DPRD sah secara konstitusional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Mekanisme ini dianggap lebih efektif, hemat biaya, dan mampu mempercepat proses pemilihan…
Komisi II DPR memberikan pujian kepada Pemkot Sukabumi atas tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berbagai terobosan layanan publik berbasis digital serta optimalisasi anggaran dinilai berhasil meningkatkan…
Komisi II DPR RI memastikan RUU Pemilu mulai dibahas secara resmi pada tahun 2026 sebagai langkah memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia. Pembahasan mencakup mekanisme pemilu, pencalonan, pengawasan, dan teknologi informasi untuk transparansi….
Pembahasan soal percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kembali mengemuka. Isu ini dianggap penting karena menjadi kunci menciptakan kepastian hukum. Komisi II DPR menegaskan pentingnya penyusunan RDTR yang cepat dan tepat guna…