Prabowo pastikan batas defisit APBN 3% tetap, hanya akan longgar saat krisis besar seperti pandemi COVID-19.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan mempertahankan batas defisit anggaran 3%. Kebijakan ini berlaku untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Namun, aturan ini bisa fleksibel jika menghadapi krisis serius, seperti pandemi COVID-19, untuk memastikan pemerintah tetap mampu menangani kondisi darurat. Bagaimana strategi pemerintah menjaga ekonomi tetap sehat sambil siap menghadapi krisis? Berikut ulasan lengkapnya hanya ada di SEMBILAN NEWS.
DAFTAR ISI
Prabowo Tegaskan Komitmen Defisit 3 %
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan tetap menjaga batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 3 % dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pernyataan ini disampaikan dalam wawancara khusus dengan media internasional pada Maret 2026, menegaskan bahwa defisit tidak akan dinaikkan kecuali dalam kondisi darurat besar.
Menurut Prabowo, ketentuan batas defisit 3 % merupakan instrumen penting untuk menjaga disiplin fiskal dan kredibilitas pengelolaan keuangan negara. Ia menyebut bahwa batas itu telah menjadi pilar penting sejak penetapan awalnya.
Meski terdapat tantangan eksternal, Prabowo menegaskan pemerintah tidak berencana mengubah aturan ini. Ia berharap Indonesia tidak perlu melonggarkan batas defisit, yang bakal memengaruhi stabilitas ekonomi jangka panjang.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Alasan Tetap Pada Batas Defisit
Prabowo menilai menjaga batas defisit 3 % membantu negara hidup sesuai kemampuan, bukan mengandalkan utang berlebihan. Ia menegaskan pengelolaan anggaran harus disiplin, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Pemerintah menilai bahwa batas defisit tersebut menjaga kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia, karena disiplin fiskal menjadi sinyal stabilitas makro yang penting bagi pasar modal.
Menurut Prabowo, hanya keadaan darurat besar seperti pandemi COVID‑19 yang membenarkan pengecualian terhadap ketentuan itu. Dalam situasi seperti pandemi, defisit sempat melebihi batas untuk mendukung respons darurat dan stimulus ekonomi.
Baca Juga: Terbongkar! PSI Guncang Parlemen Dengan Ide Gila, Faction Threshold!
Tantangan Ekonomi Global
Meski komitmen pemerintah kuat, ekonomi Indonesia tengah menghadapi dinamika global yang memberi tekanan fiskal. Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik internasional dapat memperbesar beban subsidi dan belanja energi, yang berpotensi mendorong defisit melewati batas 3 %.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memperkirakan bahwa jika tekanan harga energi berlangsung lama, defisit bisa sulit dijaga di bawah 3 % tanpa pemotongan belanja atau langkah penyesuaian lainnya.
Namun pemerintah menekankan bahwa opsi menaikkan batas defisit hanya dipertimbangkan jika situasi benar‑benar darurat, mirip pada masa pandemi. Langkah ini dipandang sebagai mekanisme fleksibel, bukan kebijakan permanen.
Strategi Fiskal Pemerintah
Untuk menjaga batas defisit, pemerintah siap mengambil langkah pengetatan anggaran atau efisiensi belanja negara. Ini termasuk memotong pengeluaran yang kurang produktif tanpa menggangu program sosial yang penting.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan insentif dan kemungkinan menerapkan penyesuaian fiskal darurat jika tekanan eksternal memburuk, tetap dengan persetujuan konstitusional yang jelas.
Strategi tersebut mencerminkan keseimbangan antara menjaga disiplin fiskal jangka panjang dan kemampuan negara merespons situasi krisis secara efektif bila diperlukan.
Implikasi Kebijakan Bagi Ekonomi Indonesia
Kebijakan mempertahankan defisit di bawah 3 % dipandang penting untuk keberlanjutan fiskal Indonesia, menjaga daya tarik investasi, serta stabilitas ekonomi jangka panjang.
Kepemimpinan fiskal yang kuat dapat membangun kepercayaan investor dan menjaga nilai tukar, meskipun ada tantangan global seperti harga komoditas dan tekanan ekonomi internasional.
Di sisi lain, pengawasan terus diberikan agar kebijakan ini tidak mengorbankan kebutuhan respons darurat ketika benar‑benar diperlukan, sehingga fleksibilitas fiskal masih ada tanpa mengurangi disiplin yang menjadi landasan utama.
Simak dan ikuti terus berbagai informasi menarik seputar berita politik terbaru, akurat, dan terpercaya, hanya di SEMBILAN NEWS.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari antaranews.com
- Gambar Kedua dari antaranews.com