Politikus PDIP menegaskan menolak politik dua kaki, menekankan partai tetap konsisten pada prinsip ideologi dan keseimbangan strategi politik.
Kritik “politik dua kaki” terhadap PDIP kembali mencuat di ruang publik. Banyak pihak menilai PDIP di luar koalisi pemerintah, namun tetap menjaga hubungan akrab dengan pemerintahan Prabowo‑Gibran. Politikus PDIP menegaskan bahwa politik dua kaki bukan gaya partai, lalu mengajak publik melihat posisi politik mereka secara lebih utuh.
Berikut ini SEMBILAN NEWS akan mengulas kritik tersebut, sikap resmi PDIP, penjelasan kader, serta pelajaran politik bagi masyarakat.
DAFTAR ISI
Isi Kritik “Politik Dua Kaki” di Era Prabowo
Pengamat politik menilai PDIP menjalankan politik dua kaki di era pemerintahan Prabowo‑Gibran. Di satu sisi partai di luar koalisi, di sisi lain, beberapa tokoh dekat pemerintah tetap dianggap bagian jejaring politik PDIP. Menurut pengamat, ini mengaburkan posisi PDIP sebagai penyeimbang kekuasaan.
Kritik ini juga menyebut bahwa sikap tidak tegas mengganggu fungsi checks and balances di Indonesia. PDIP yang dulu dikenal sebagai oposisi kuat dianggap tidak lagi menegaskan posisi jelas. Narasi “politik dua kaki” pun muncul untuk menggambarkan keinginan menjadi lawan sekaligus teman pemerintahan.
Media dan kolom opini turut menyoroti pernyataan dan sikap simbolik PDIP yang dinilai dualitas. Di satu sisi, pimpinan kritis terhadap sejumlah kebijakan, di sisi lain, hubungan pribadi dan elit tetap dijaga. Kondisi ini memicu perdebatan apakah PDIP masih konsisten atau sudah lebih fleksibel secara politik.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Posisi PDIP, Menolak Cap “Dua Kaki”
Menanggapi kritik, sejumlah politikus PDIP menegaskan PDIP tidak menjalankan politik dua kaki. Melki Sedek Huang menyebut, “PDI Perjuangan tidak sedang bermain politik dua kaki. Politik dua kaki itu bukan gaya kami.” Menurutnya, PDIP berpijak pada ideologi dan keberpihakan, bukan hanya kalkulasi sesaat.
Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, juga menegaskan partai tetap setia pada prinsip Bung Karno. Menurut Hasto, “dua kaki” justru artinya keseimbangan, bukan kemunduran dari prinsip. Ia menekankan bahwa manusia dua kaki seharusnya berjalan seimbang, bukan melompat antara dua arah tanpa komitmen.
PDIP mengingatkan bahwa konsistensi politiknya sudah teruji sejak era Orde Baru. Di tengah tekanan dan penyerangan, partai tetap memilih jalur konstitusional. Pemecatan beberapa kader yang dianggap bermain dua kaki justru dipakai sebagai bukti komitmen pada integritas dan ideologi.
Baca Juga: Heboh! JK Tegaskan Tidak Beri Dana Rp 5 M ke Roy Suryo Terkait Kasus Ijazah Jokowi
Makna “Dua Kaki” Dalam Perspektif PDIP
Dalam wacana internal, “dua kaki” dikaitkan dengan keseimbangan, bukan kepura‑puraan. Kader diajak memahami gaya politik progresif dan konservatif yang berjalan seimbang. Menurut Hasto, justru politik “satu kaki” yang dinilai tidak kokoh dan mudah dijegal.
Dalam frame ini, politik dua kaki yang benar adalah tegas pada prinsip, tapi tetap terbuka terhadap komunikasi lintas koalisi. PDIP menegaskan dialog dengan pemerintahan atau partai lain tidak otomatis mengubah posisi di parlemen. Perbedaan sikap di legislatif dan ruang kebijakan tetap jelas meski jalinan silaturahmi di level elit terjaga.
Ketua Bidang Kehormatan PDIP juga menegaskan larangan “bermain dua kaki” di tubuh partai. Kader tidak boleh menjalankan dua jabatan politik yang saling bertentangan, misalnya di pemerintahan dan oposisi bersamaan. Dengan begitu, PDIP ingin menegaskan bahwa kritik “dua kaki” di luar lebih bersifat naratif, bukan menggambarkan aturan formal di dalam partai.
Pelajaran Politik Bagi Publik dan Kader
Kritik “politik dua kaki” menjadi pengingat penting soal arti konsistensi politik. Publik diajak tidak hanya menilai dari simbol, foto, atau pernyataan, tetapi melihat posisi PDIP di DPR dan sikapnya terhadap kebijakan penting. Kritik perlu, namun tetap harus disertai analisis kelembagaan dan peta kebijakan, bukan hanya narasi populis.
Bagi PDIP, kasus ini menjadi peluang memperkuat kultur internal dan narasi publik. Partai mengingatkan kader menjaga integritas, loyalitas pada ideologi, dan disiplin mekanisme internal. Kerja sama dengan lembaga antikorupsi dan penegakan disiplin kader menjadi bagian upaya menegaskan diri sebagai partai berprinsip, bukan hanya politik kepentingan sesaat.
Wacana “politik dua kaki” menggambarkan tantangan partai di era personalisasi. Menjaga garis ideologis tanpa terlihat kaku menjadi ujian bagi semua partai. Bagi PDIP, menolak cap dua kaki sekaligus menegaskan perlunya keseimbangan, diharapkan menguatkan kepercayaan bahwa partai tetap kokoh pada prinsip, bukan sekadar manuver sesaat.
Simak dan ikuti terus berbagai informasi menarik seputar berita politik terbaru, akurat, dan terpercaya, hanya di SEMBILAN NEWS.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari tempo.co
- Gambar Kedua dari paradigmanasional.id