Forum Purnawirawan TNI siap melakukan aksi paksaan jika tuntutan soal pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak segera ditanggapi.
Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta pada 2 Juli 2025, menandai eskalasi tekanan politik yang cukup serius. SEMBILAN NEWS akan memberikan ulasan mengenai forum purnawirawan TNI yang telah siapkan aksi paksaan untuk pemakzulan Gibran segera dilakukan.
DAFTAR ISI
Latar Belakang Surat Tuntutan Pemakzulan
Pada 2 Juni 2025, Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara resmi mengirim surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 kepada Ketua DPR dan Ketua MPR RI yang berisi tuntutan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Surat tersebut memuat sejumlah alasan hukum dan etika, termasuk dugaan intervensi keluarga dalam proses pencalonan Gibran.
Selain itu, forum ini juga menyoroti minimnya kapasitas dan pengalaman Gibran sebagai seorang wakil presiden, serta dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi yang pernah dilaporkan ke KPK. Surat ini menjadi dasar tuntutan agar DPR dan MPR segera menanggapi dan memproses pemakzulan tersebut.
Tekanan dan Ancaman Aksi Paksaan
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana (Purn) Slamet Soebijanto, menyatakan bahwa jika DPR dan MPR mengabaikan surat tuntutan tersebut. Forum purnawirawan akan mengambil langkah tegas dengan menduduki gedung parlemen di Senayan. Ia menegaskan, “Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi diabaikan, enggak ada langkah lagi selain ambil secara paksa, kita duduki MPR Senayan sana.”
Pernyataan ini menandai kesiapan forum untuk mengerahkan kekuatan guna menyelamatkan bangsa dan negara, sesuai doktrin yang mereka anut selama dinas aktif. Persiapan kekuatan pun diminta agar dilakukan dengan serius sebagai bentuk keseriusan tuntutan mereka.
Respons DPR dan Proses Kajian
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa DPR masih mencari waktu untuk mengkaji surat tuntutan tersebut secara menyeluruh. DPR juga menerima surat dari organisasi purnawirawan resmi dan aspirasi masyarakat yang beragam. Hal ini sehingga perlu mempertimbangkan pro dan kontra sebelum mengambil langkah pembahasan terbuka.
Dasco menegaskan bahwa DPR tidak bisa serta-merta merespons surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI tanpa melihat konteks dan surat dari pihak lain. Proses kajian ini masih berlangsung dan DPR berupaya mencari waktu yang tepat untuk membahas tuntutan tersebut.
Baca Juga: Aksi Gagah Prabowo di HUT Ke-79 Bhayangkara, Naik Maung Putih ke Monas!
Pandangan Hukum dan Etika Forum Purnawirawan TNI
Dalam suratnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menilai proses pencalonan Gibran tidak lepas dari intervensi keluarga. Keterlibatan Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman, yang merupakan paman Gibran. Mereka menilai hal ini bertentangan dengan prinsip imparsialitas dan asas fair trial dalam hukum tata negara.
Forum juga mengkritisi nilai kepatutan dan kepantasan Gibran sebagai wakil presiden, menilai bahwa pengalaman dan kapasitasnya masih minim. Dugaan keterkaitan Gibran dengan akun anonim di Kaskus bernama Fufufafa serta laporan dugaan korupsi yang menyeret Gibran dan adiknya Kaesang Pangarep juga dimasukkan dalam argumentasi mereka.
Dukungan Tokoh dan Pegiat Sipil
Konferensi pers Forum Purnawirawan Prajurit TNI di Jakarta dihadiri oleh sejumlah purnawirawan TNI dari berbagai matra dan pegiat sipil, seperti Roy Suryo, Refly Harun, Erros Djarot, dan Muhammad Said Didu.
Kehadiran tokoh-tokoh ini menunjukkan bahwa tuntutan pemakzulan Gibran mendapat perhatian dan dukungan dari berbagai kalangan yang peduli dengan kondisi bangsa dan pemerintahan.
Mereka menegaskan bahwa langkah ini adalah upaya untuk menjaga integritas dan masa depan bangsa, bukan semata-mata politik praktis.
Kesimpulan
Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara resmi menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia mengancam akan melakukan aksi paksaan, termasuk menduduki gedung DPR/MPR, jika tuntutan mereka tidak segera direspons. Surat tuntutan yang dikirim pada Juni 2025 memuat alasan hukum dan etika. Dugaan intervensi keluarga dalam proses pencalonan dan minimnya kapasitas Gibran sebagai pemimpin nasional.
DPR masih melakukan kajian dan mempertimbangkan berbagai aspirasi sebelum mengambil keputusan. Eskalasi tekanan dari forum purnawirawan ini menjadi dinamika politik yang perlu mendapat perhatian serius demi menjaga stabilitas dan integritas pemerintahan Indonesia.
Buat kalian yang ingin mendapatkan dan mengetahui informasi-informasi menarik lainnya mengenai partai politik, SEMBILAN NEWS adalah pilihan terbaik buat anda, yang dimana akan selalu memberikan informasi terbaru dan ter-update setiap harinya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari cnnindonesia.com
- Gambar Kedua dari idntimes.com