Golkar soroti kebijakan pemangkasan anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang dinilai dapat menghambat program strategis di sektor digital dan komunikasi publik.
Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Golkar menegaskan pentingnya mempertahankan anggaran komunikasi publik di Diskominfo yang selama ini menjadi tulang punggung keberlangsungan media lokal serta menjaga kestabilan informasi publik di daerah tersebut.
Di bawah ini SEMBILAN NEWS akan membahas Fraksi Golkar terhadap soroti pemangkasan anggaran Kominfo dan dampaknya.
DAFTAR ISI
Peran Strategis Diskominfo Dalam Mendukung Media Lokal
Fraksi Golkar menggarisbawahi pentingnya peran strategis Diskominfo sebagai garda terdepan dalam menjaga arus informasi publik dan menjalin kemitraan dengan media massa. Mereka menegaskan bahwa anggaran untuk komunikasi publik bukan sekadar angka di APBD, melainkan pilar vital yang menopang keberlangsungan media dan memberikan rasa aman bagi wartawan, keluarga mereka, serta perusahaan pers di daerah.
Pemangkasan anggaran tersebut berpotensi memutus rantai dukungan yang selama ini menjadi kekuatan industri pers daerah. Kondisi ini semakin memprihatinkan akibat tekanan ekonomi dan efisiensi yang diterapkan secara nasional. M. Fajar Rillah Vesky, juru bicara Fraksi Golkar, menekankan perlunya perhatian khusus pada “pilar keempat demokrasi” yaitu pers dan media massa daerah.
Ia menyatakan bahwa wartawan dan perusahaan media adalah bagian penting dari ekosistem demokrasi yang harus dijaga keberlangsungannya baik dari segi materi maupun moral. Dukungan anggaran yang memadai sangat diperlukan agar industri pers daerah tetap bisa berfungsi secara optimal dalam mendukung demokrasi.
Dampak Pemangkasan Anggaran Terhadap Media Lokal
Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa berbagai perusahaan pers menunjukkan betapa sulitnya kondisi industri media hari ini. Di daerah Limapuluh Kota, pemangkasan anggaran komunikasi publik di Diskominfo disoroti karena langsung berdampak pada keberlangsungan media-media lokal yang berkontribusi dalam pembangunan serta penguatan demokrasi daerah.
Menurut Golkar, pengurangan anggaran ini tidak hanya merugikan wartawan dan keluarga mereka secara ekonomi. Tetapi juga berisiko meredupkan peran media sebagai pengawas dan penyampai informasi bagi masyarakat luas. Fajar menyebutkan pentingnya anggaran komunikasi publik sebagai faktor untuk menjaga keseimbangan informasi dan mendorong stabilitas daerah.
Ia mengajak pemerintah daerah agar setidaknya tidak mengurangi anggaran diskominfo dari tahun sebelumnya, bahkan jika penambahan dana bukan memungkinkan saat ini. Stabilitas informasi yang terjaga sangat penting agar aparatur pemerintah dan masyarakat mendapatkan rasa nyaman dalam menjalankan dan mendukung program-program daerah.
Pemangkasan anggaran, menurut Golkar, justru dapat menganggu stabilitas tersebut dan mempersulit pelaksanaan program bupati serta wakil bupati terpilih.
Baca Juga:
Pengalaman Pemangkasan Anggaran di Daerah Lain
Kasus di Kabupaten Lingga menunjukkan dampak nyata dari rasionalisasi anggaran terhadap hubungan kerja sama antara Diskominfo dan media massa. Anggaran sebesar Rp 1,2 miliar untuk kerjasama media dipangkas hingga tersisa Rp 300 juta.
Akibatnya, diskusi dan pelaksanaan kerjasama yang biasanya berbentuk iklan atau banner tidak lagi memungkinkan. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Lingga menyatakan bahwa sejak pemangkasan, mereka jarang memberikan orderan iklan.
Hal ini menyebabkan pendapatan media lokal yang bergantung pada kerjasama dengan pemerintah daerah menurun drastis. Dampaknya, perusahaan media mengalami kesulitan keuangan dan berkurang peluang untuk menjalankan kegiatan jurnalistik mereka.
Dukungan Golkar Untuk Program Prioritas Pemerintah
Fraksi Golkar mendukung keberlanjutan program prioritas pemerintah seperti P3K, guru mengaji, petugas pemadam kebakaran, BPBD, dan Dinas Perhubungan. Namun, mereka menegaskan bahwa dukungan terhadap komunikasi publik untuk media tetap menjadi hal yang tidak bisa dikorbankan.
Golkar melihat kebutuhan anggaran komunikasi publik sebagai sebuah investasi penting, bukan beban pengeluaran semata. Memberi ruang untuk anggaran komunikasi publik penting agar informasi yang disampaikan tetap kredibel dan terpercaya. Selain itu, hal ini mendukung pelaku media dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah dan pembangunan daerah.
Media Sebagai Pilar Demokrasi yang Perlu Dilindungi
Media massa sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Keberadaan media yang sehat dan kuat menjadi salah satu syarat mutlak untuk demokrasi yang berjalan dengan baik. Golkar mengingatkan bahwa anggaran komunikasi publik di Dinas Kominfo adalah salah satu instrumen penting yang menjaga keberlangsungan pilar ini.
Memangkas anggaran tersebut sama dengan mengurangi dukungan terhadap fungsi checking and balancing yang dijalankan media. Dalam perspektif ini, Golkar mengajak seluruh elemen pemerintahan agar lebih bijak dalam menata anggaran dan memahami bahwa penghematan di bidang komunikasi publik dapat merugikan jangka panjang.
Terutama ketika media lokal semakin terpuruk akibat kondisi ekonomi dan kebutuhan efisiensi yang diberlakukan secara nasional. Oleh karena itu, menjaga anggaran komunikasi publik menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar demi kelangsungan media dan demokrasi di daerah.
Ikuti SEMBILAN NEWS dan dapatkan berita informasi terupdate menarik lainnya setiap harinya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari www.rctiplus.com
- Gambar Kedua dari belitongekspres.bacakoran.co