Skip to content
logo 9 news
Menu
  • PILPRES 2024
Menu
Komitmen Prabowo Dalam Menghapus Sistem Outsourcing Dinanti Buruh

Komitmen Prabowo Dalam Menghapus Sistem Outsourcing Dinanti Buruh

Posted on May 1, 2025 by Christoper

Buruh di seluruh Indonesia menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto menepati janjinya untuk menghapus sistem outsourcing.

Komitmen Prabowo Dalam Menghapus Sistem Outsourcing Dinanti Buruh

Selama ini dianggap menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian bagi para pekerja. Dibawah ini SEMBILAN NEWS akan membahas momentum Hari Buruh Internasional 2025, aspirasi ini menjadi sorotan utama, menuntut perubahan nyata demi perlindungan hak dan kesejahteraan buruh.

tebak skor hadiah pulsa  

DAFTAR ISI

  • Latar Belakang Sistem Outsourcing di Indonesia
  • Janji Prabowo Subianto Menghapus Sistem Outsourcing
  • Dampak Negatif Sistem Outsourcing bagi Pekerja
  • Upaya Pemerintah Dalam Penghapusan Outsourcing
  • Pembentukan Satgas PHK dan Perlindungan Pekerja
  • Kesimpulan

Latar Belakang Sistem Outsourcing di Indonesia

Sistem outsourcing di Indonesia telah menjadi perdebatan panjang karena berbagai dampak negatif yang dirasakan oleh kaum buruh. Outsourcing dianggap oleh banyak pekerja sebagai sistem yang tidak memberikan kepastian kerja dan kesejahteraan.

Dalam praktiknya, pekerja outsourcing sering mengalami kondisi kerja yang tidak jelas, mulai dari ketidakpastian status sebagai karyawan tetap hingga minimnya jaminan sosial. Hal ini menyebabkan banyak buruh merasa tercekik dan sulit meraih kesetaraan dalam lingkungan kerja.

Janji Prabowo Subianto Menghapus Sistem Outsourcing

Dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2025 yang digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Presiden Prabowo Subianto secara tegas berjanji akan menghapus sistem outsourcing secara bertahap. Janji ini disambut antusias oleh para buruh yang selama ini menuntut perubahan tersebut.

Prabowo menyampaikan bahwa untuk mewujudkan hal ini, dia akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Bertugas merumuskan mekanisme transisi dan memberikan masukan terkait penghapusan outsourcing.

Baca Juga:

  • Letkol Teddy Disambut Meriah Buruh, Prabowo “Yang presiden gue nih”
  • Pemkab Blora Utang Rp 215 Miliar, Untuk Atasi Kerusakan Jalan di Blora

Dampak Negatif Sistem Outsourcing bagi Pekerja

Buruh menyuarakan bahwa sistem outsourcing menyebabkan ketidakpastian kerja dan kesulitan menjadi karyawan tetap. Praktik ini kerap membuat pekerja merasa was-was akan diberhentikan sewaktu-waktu tanpa jaminan masa depan.

Hal ini juga berdampak pada kesejahteraan mereka karena fasilitas dan hak karyawan tetap sering tidak diberikan kepada pekerja outsourcing. Perempuan pekerja juga menyatakan bahwa sistem outsource menghambat mereka untuk memperoleh status pegawai tetap, yang berarti kurangnya kepastian dan stabilitas kerja.

Upaya Pemerintah Dalam Penghapusan Outsourcing

Upaya Pemerintah Dalam Penghapusan Outsourcing

Prabowo menegaskan bahwa penghapusan outsourcing akan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kepentingan para investor dan kelangsungan investasi di Indonesia. Menurutnya, menghapus sistem ini secara mendadak dapat berisiko menurunkan iklim investasi yang pada akhirnya akan merugikan pekerja juga.

Untuk itu, dialog antara buruh, pengusaha, dan pemerintah akan difasilitasi dalam pertemuan di Istana Bogor, yang mempertemukan 150 pimpinan buruh dan 150 pemimpin perusahaan. Pendekatan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara hak pekerja dan keberlangsungan bisnis.

Pembentukan Satgas PHK dan Perlindungan Pekerja

Selain berkomitmen menghapus outsourcing, Presiden Prabowo juga mengumumkan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Satgas ini berfungsi untuk mengawasi dan menangani kasus PHK sepihak yang selama ini banyak merugikan pekerja.

Langkah ini mendapat sambutan positif dari para tokoh buruh nasional yang menilai pembentukan Satgas PHK sebagai hal penting untuk perlindungan hak pekerja di tengah kondisi ketenagakerjaan yang dinamis.

Kesimpulan

Buruh sangat mengharapkan agar janji penghapusan outsourcing betul-betul direalisasikan agar nasib mereka dapat lebih baik ke depannya. Mereka menilai Prabowo sebagai Presiden yang mengerti dan peduli terhadap kebutuhan buruh. Sehingga kehadirannya dalam aksi Hari Buruh dan komitmennya dianggap sebagai langkah nyata menuju perlindungan dan kesejahteraan pekerja Indonesia.

Namun, tetap diperlukan pengawasan ketat agar kebijakan ini terlaksana tanpa hambatan yang merugikan buruh. Sistem outsourcing yang selama ini menjadi persoalan utama para buruh mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto. Melalui janji penghapusan bertahap serta pembentukan lembaga khusus seperti Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satgas PHK.

Kendati demikian, pemerintah harus tetap menjaga keseimbangan dengan kepentingan investasi agar stabilitas ekonomi dapat terjaga sekaligus memperbaiki kondisi pekerja di Indonesia. Ikuti terus pembahasan yang kami berikan setiap harinya dengan berita-berita viral hanya di SEMBILAN NEWS.


Sumber Informasi Gambar:

  1. Gambar Pertama dari jabar.antaranews.com
  2. Gambar Kedua dari megapolitan.kompas.com

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terupdate

  • Koalisi Permanen Diangkat Golkar, NasDem Singgung Pengulangan
  • Ketua Komisi III DPR Yakin Kapolri Akan Beri Kesempatan Mahasiswi ITB
  • Mengenal Anis Hidayah, Pimpinan Baru Komnas HAM Untuk Periode 2022-2027
  • Anak Dedi Mulyadi Lamar Wabup Garut Putri Karlina, Jadi Sorotan Warganet
  • Golkar Soroti Pemangkasan Anggaran Kominfo Demi Selamatkan Media Lokal
©2025 SEMBILAN NEWS | Design: Newspaperly WordPress Theme
Go to mobile version