Ketahanan nasional seringkali dipandang sebagai konsep yang luas, mencakup berbagai aspek mulai dari militer hingga budaya dan ekonomi.
Namun, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), Ace Hasan Syadzily, menegaskan bahwa ada dua pilar fundamental yang tak boleh diabaikan, kekuatan ekonomi dan supremasi hukum. Tanpa keduanya, ketahanan sebuah bangsa akan rapuh dan sulit bertahan dalam jangka panjang.
Berikut ini, SEMBILAN NEWS akan menyoroti pernyataan yang disampaikan dalam sebuah kuliah umum yang memberikan perspektif mendalam mengenai pembangunan berkelanjutan bagi Indonesia.
DAFTAR ISI
Fondasi Ekonomi Yang Kuat
Stabilitas dan kemandirian ekonomi adalah dua faktor krusial yang membentuk ketahanan nasional. Kestabilan ekonomi berarti suatu negara mampu menjaga pertumbuhan, mengendalikan inflasi, dan menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi rakyatnya. Ini adalah prasyarat untuk mencegah gejolak sosial yang dapat mengancam persatuan.
Kemandirian ekonomi, di sisi lain, memungkinkan suatu negara untuk mengurangi ketergantungan pada impor, terutama untuk kebutuhan pokok seperti pangan dan energi. Dengan demikian, sebuah bangsa tidak akan mudah didikte atau diintervensi oleh kekuatan asing yang memiliki kepentingan tertentu. Ini adalah esensi kedaulatan ekonomi.
Ace Hasan Syadzily menekankan bahwa negara yang memiliki kemandirian ekonomi akan lebih tangguh dalam menghadapi tekanan global dan krisis. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan domestik secara mandiri adalah benteng pertahanan pertama dari ancaman eksternal, memastikan keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Supremasi Hukum Dan Diplomasi Multilateral
Selain ekonomi, sektor hukum juga memegang peranan vital dalam mencapai ketahanan nasional yang berkelanjutan. Kepastian hukum adalah prasyarat mutlak untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Investor asing akan lebih percaya diri menanamkan modalnya jika ada jaminan hukum yang jelas dan tidak berubah-ubah.
Kepastian hukum juga menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam yang adil. Tanpa hukum yang ditegakkan dengan baik, sumber daya alam bisa dieksploitasi tanpa bertanggung jawab, dan hak asasi manusia dapat terabaikan. Ini akan memicu ketidakpuasan dan konflik sosial.
Penguatan hukum tidak hanya terbatas pada skala domestik, tetapi juga melalui diplomasi multilateral. Melalui kerja sama hukum internasional, Indonesia dapat memperkuat legitimasinya di mata dunia dan menghindari terjebak dalam dominasi kekuatan besar. Ini penting untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional di kancah global.
Baca Juga: 5 Kebijakan Ekologis Versi DPR Pascabencana Sumatera, Apa Saja?
Tantangan Di Era Geopolitik Dinamis
Meskipun demikian, pembangunan ekonomi dan penegakan hukum yang kuat tidaklah mudah. Di era dinamika geopolitik dunia yang terus berubah dengan cepat, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan serius. Ace Hasan Syadzily mengidentifikasi beberapa hambatan utama yang harus diatasi.
Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar yang mengikis kepercayaan publik, menghambat investasi, dan merusak tata kelola pemerintahan. Tanpa pemberantasan korupsi yang efektif, upaya untuk memperkuat ekonomi dan hukum akan sia-sia. Korupsi adalah penyakit kronis yang melemahkan ketahanan bangsa.
Selain itu, tantangan juga datang dari kualitas sumber daya manusia (SDM) dan keterbukaan perdagangan. SDM yang berkualitas rendah akan sulit bersaing di pasar global, sementara keterbukaan perdagangan yang tidak diimbangi dengan daya saing dapat merugikan industri domestik. Investasi asing juga perlu dikelola agar tidak hanya menguntungkan pihak luar.
Membangun Ketahanan Nasional Yang Stabil
Dengan berhasil menghadapi berbagai tantangan tersebut, Ace Hasan Syadzily optimis bahwa Indonesia akan memiliki ketahanan nasional yang stabil. Kemampuan untuk mengelola korupsi, meningkatkan kualitas SDM, dan memanfaatkan keterbukaan perdagangan secara strategis adalah kunci keberhasilan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa.
Stabilitas ketahanan nasional tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada kemampuan suatu negara untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya. Ekonomi yang kuat dan hukum yang tegak adalah fondasi untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat penuh. Ini adalah cita-cita bersama.
Penting bagi seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga masyarakat umum, untuk bersinergi dalam mewujudkan visi ini. Lemhannas RI melalui program “Lemhannas Goes to Campus” terus berupaya menyebarkan kesadaran akan pentingnya ketahanan nasional ini. Kerja sama adalah kunci untuk membangun Indonesia yang lebih tangguh dan berdaya saing.
Selalu ikuti berita terbaru mengenai SEMBILAN NEWS serta ragam informasi menarik yang memperluas wawasan.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari antaranews.com
- Gambar Kedua dari babeltoday.com
