Percepat Subsidi dan Kompensasi, Bahlil Temui Menkeu Bahas Listrik dan BBM

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bertemu Menkeu Purbaya dan Kepala BP BUMN Dony Oskaria bahas kompensasi listrik dan BBM.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Jumat ini membahas percepatan pemberian kompensasi listrik dan bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat dan BUMN terkait.

Percepatan Pembayaran Kompensasi Listrik dan BBM

Bahlil menegaskan bahwa tujuan utama pertemuan ini adalah mempercepat proses pembayaran dari Kementerian Keuangan ke BUMN yang menangani listrik dan BBM. “Jadi, kita melakukan percepatan agar Menteri Keuangan bisa segera membayar BUMN terkait kompensasi BBM dan listrik. Tadi sudah clear,” ujarnya.

Sementara itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa tunggakan subsidi dan kompensasi tahun berjalan 2025 akan dicairkan pada bulan Oktober. “Bulan Oktober 2025, triwulan pertama dan kedua akan kami bayarkan penuh,” ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada 30 September 2025.

Menurut Purbaya, total tunggakan yang harus dibayarkan Kemenkeu mencapai Rp55 triliun, yang sebagian besar merupakan pembayaran kompensasi untuk triwulan I 2025. Sedangkan untuk triwulan II, pencairan menunggu proses audit anggaran selesai.

Subsidi dan Kompensasi Dalam APBN 2025

Secara umum, anggaran subsidi dan kompensasi dalam APBN 2025 mencapai Rp496,8 triliun. Meski proyeksi realisasi Kemenkeu lebih rendah di angka Rp479 triliun. Pembayaran subsidi dilakukan secara rutin setiap bulan, sementara kompensasi listrik dan BBM memerlukan mekanisme pembayaran khusus karena melibatkan audit dan evaluasi BPK.

Per 31 Agustus 2025, realisasi penyaluran subsidi dan kompensasi sudah tercatat sebesar Rp218 triliun atau sekitar 43,7 persen dari pagu. Angka ini menunjukkan progres yang cukup signifikan meski masih ada beberapa tunggakan yang perlu diselesaikan.

Baca Juga: PDIP Dorong Perlindungan Pekerja Migran Lewat Pendekatan Ideologis Dan Berkeadilan

Realisasi Subsidi BBM LPG dan Listrik

 

Menkeu Purbaya merinci bahwa untuk subsidi jenis bahan bakar tertentu (JBT) dan LPG 3 kilogram, realisasi per 31 Agustus 2025 mencapai Rp57,8 triliun, atau 53,5 persen dari target APBN Rp108 triliun. Nilai ini terdiri dari Rp57 triliun subsidi tahun berjalan dan Rp800 miliar kurang bayar dari tahun sebelumnya.

Untuk kompensasi BBM, tercatat sudah dibayarkan sebesar Rp31,1 triliun, yang merupakan pembayaran kekurangan kompensasi BBM tahun 2024 sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara subsidi listrik telah dicairkan sebesar Rp50,1 triliun, atau 55,9 persen dari pagu Rp89,7 triliun, meliputi tagihan Januari hingga Juli 2025 serta sisa kurang bayar dari tahun 2023.

Selain itu, kompensasi listrik untuk triwulan IV 2024 telah terealisasi sebesar Rp37,5 triliun. Menandai progres signifikan dalam menuntaskan kewajiban pemerintah terhadap BUMN dan masyarakat yang terdampak harga energi.

Strategi Pemerintah Percepat Kompensasi

Pertemuan Bahlil, Purbaya, dan Dony menunjukkan adanya sinergi antara Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan BP BUMN untuk mempercepat pembayaran kompensasi. Tujuannya tidak hanya untuk memenuhi janji pemerintah dalam APBN, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Bahlil menekankan bahwa percepatan pembayaran ini penting. Agar BUMN yang menangani listrik dan BBM dapat menyeimbangkan cash flow mereka dan memastikan layanan energi tetap berjalan lancar. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan bahwa mekanisme pembayaran kompensasi tetap akuntabel dan sesuai audit BPK.

Fokus Tahun 2025 dan Tantangan Mendatang

Meski realisasi subsidi dan kompensasi sudah signifikan, pemerintah tetap harus memperhatikan beberapa tantangan. Termasuk tunggakan anggaran, audit anggaran yang belum selesai, serta fluktuasi harga energi yang dapat memengaruhi besaran subsidi dan kompensasi.

Dengan langkah percepatan ini, pemerintah berharap seluruh pembayaran kompensasi dan subsidi untuk triwulan I dan II 2025 segera terealisasi. Memberikan kepastian bagi BUMN dan masyarakat. Realisasi yang konsisten juga diharapkan mampu menekan ketimpangan sosial dan ekonomi akibat biaya listrik dan BBM yang tinggi.

“Sinergi antara kementerian dan BUMN harus terus dijaga agar program subsidi dan kompensasi bisa berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” kata Bahlil menutup pertemuan.

Simak dan ikuti terus informasi menarik lainnya tentang berita-berita polik terbaru tentunya terpecaya hanya di SEMBILAN NEWS.

---