Ratusan sopir truk material di Kota Jambi turun ke jalan pada 20 Oktober 2025, memprotes pembatasan BBM solar bersubsidi.
Aksi ini menimbulkan kemacetan di beberapa ruas jalan dan menyoroti dampak langsung kebijakan terhadap biaya operasional dan proyek konstruksi lokal. Pemerintah dan Pertamina menanggapi dengan dialog terbuka, sambil mengevaluasi distribusi solar.
Dibawah ini Anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya tentang seputaran SEMBILAN NEWS.
DAFTAR ISI
Sopir Truk Material di Jambi Gelar Aksi
Ratusan sopir truk material di Kota Jambi menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pertamina pada Senin, 20 Oktober 2025. Mereka menolak kebijakan pembatasan penggunaan BBM solar bersubsidi yang diberlakukan beberapa minggu terakhir. Aksi ini menimbulkan kemacetan di beberapa ruas jalan.
Para sopir menilai pembatasan ini memberatkan operasional mereka, karena biaya bahan bakar menjadi meningkat signifikan. Mereka menyebut, banyak proyek konstruksi lokal yang bergantung pada transportasi truk material terhambat akibat kenaikan biaya. Aksi ini menjadi bentuk tekanan.
Koordinator aksi menyatakan bahwa tuntutan mereka sederhana, yakni peninjauan kembali regulasi pembatasan solar bersubsidi bagi sektor logistik. Mereka berharap pemerintah memberikan solusi yang adil agar operasional transportasi tetap berjalan tanpa merugikan sopir dan perusahaan material.
Akibat Pembatasan Solar Bersubsidi terhadap Sopir Truk
Sopir truk material mengaku pengeluaran bahan bakar kini meningkat hingga 30 persen dari sebelumnya. Banyak sopir yang bekerja dengan margin tipis merasa keberatan karena harga proyek tidak naik seiring kenaikan biaya solar. Hal ini memicu kekhawatiran mereka.
Selain itu, keterlambatan pengiriman material menjadi masalah lain. Pembangunan proyek konstruksi di Kota Jambi mengalami penundaan karena sopir menahan operasi atau mencari solar non-subsidi yang lebih mahal. Efek ini memengaruhi semua pihak, termasuk kontraktor.
Sopir berharap pemerintah mempertimbangkan dampak sosial kebijakan ini. Mereka meminta adanya alokasi khusus atau kuota tambahan untuk sektor transportasi logistik agar tetap dapat mengakses solar bersubsidi tanpa menimbulkan kerugian finansial.
Tanggapan Pemerintah dan Pertamina
Pihak Pertamina menyatakan bahwa pembatasan solar bersubsidi dilakukan untuk mengendalikan distribusi BBM agar tepat sasaran. Mereka menekankan subsidi seharusnya digunakan untuk sektor produktif, bukan untuk penggunaan di kendaraan yang masuk kategori non-prioritas.
Namun, pemerintah daerah menanggapi keluhan sopir dengan menyiapkan dialog terbuka. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi mengatakan pihaknya akan memfasilitasi pertemuan antara sopir, Pertamina, dan pengusaha agar solusi bisa ditemukan tanpa menimbulkan konflik.
Wali Kota Jambi juga menegaskan pentingnya keseimbangan antara pengendalian subsidi dan kelangsungan ekonomi lokal. Pemerintah berencana mengevaluasi data konsumsi BBM sopir truk material untuk mempertimbangkan kuota khusus sementara.
Baca Juga: Zulhas Paling Produktif, Dapat Banyak Inpres Dan Keppres
Desakan Sopir dan Aktivitas Lapangan
Dalam aksi, sopir truk membawa spanduk bertuliskan tuntutan agar solar bersubsidi tetap tersedia untuk sektor transportasi logistik. Mereka juga menahan sebagian truk di jalan, sehingga lalu lintas di beberapa titik sempat tersendat.
Beberapa pengendara lokal mengeluhkan kemacetan akibat aksi ini. Namun, warga juga menunjukkan dukungan karena memahami beban yang dihadapi sopir truk. Aspirasi sopir dianggap sah karena berkaitan langsung dengan penghidupan mereka dan kelangsungan proyek pembangunan.
Selain itu, sopir mengancam akan melakukan aksi lanjutan jika pemerintah tidak menanggapi tuntutan mereka dalam waktu dekat. Mereka menekankan bahwa kebijakan solar bersubsidi harus berpihak pada keberlangsungan operasional sektor transportasi.
Harapan dan Rencana Pemecahan Masalah
Sopir berharap pemerintah segera menetapkan kebijakan yang adil dan transparan terkait kuota BBM solar bersubsidi. Mereka meminta agar komunikasi terbuka antara pengusaha, sopir, dan Pertamina terus dilakukan agar masalah tidak berlarut-larut.
Pertamina berjanji akan meninjau ulang distribusi BBM untuk sektor logistik. Pemerintah daerah juga menyarankan penggunaan teknologi digital untuk pemantauan konsumsi agar kuota solar tepat sasaran dan penggunaan subsidi lebih efisien.
Simak dan ikuti terus informasi menarik lainnya tentang berita-berita polik terbaru tentunya terpecaya hanya di SEMBILAN NEWS.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari regional.kompas.com
- Gambar Kedua dari jambi.tribunnews.com