Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, tunjukan sikap tegas dengan meminta ormas yang berbau premanisme segera dibubarkan.
Pernyataan ini disampaikan menyusul kasus pendudukan lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) oleh ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB Jaya) di Tangerang Selatan, Banten. Puan meminta pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas, termasuk pembubaran ormas yang terbukti berbau premanisme.
SEMBILAN NEWS akan membahas mengenai pernyataan Ketua DPR, Puan Maharani, dengan meminta ormas yang berbau premanisme untuk segera dibubarkan, yuk simak lebih lanjut!
DAFTAR ISI
Respons Ketua DPR Atas Kasus Ormas GRIB Jaya
Puan Maharani mengungkapkan keprihatinannya atas tindakan ormas GRIB Jaya yang menduduki lahan BMKG secara ilegal dan melakukan praktik pungutan liar terhadap pedagang di lokasi tersebut. Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 25 Mei 2025. Puan menegaskan bahwa pemerintah harus menindak tegas ormas-ormas yang mengganggu ketertiban dan menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Kalau memang kemudian itu berbau premanisme ya segera bubarkan, jangan sampai kemudian negara kalah dengan aksi-aksi premanisme,” ujar Puan dengan tegas. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa DPR mendukung langkah keras pemerintah dalam memberantas ormas yang bertindak di luar hukum.
Permintaan Evaluasi dan Tindakan Hukum
Selain meminta pembubaran ormas yang berbau premanisme, Puan juga mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas ormas yang mengganggu ketertiban umum. Ia berharap aparat dapat menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat dan lembaga terkait, termasuk kasus GRIB Jaya yang sudah dilaporkan BMKG ke Polda Metro Jaya.
Kepolisian sendiri telah menangkap 17 orang yang diduga terlibat dalam penguasaan lahan secara ilegal tersebut. Sebagian besar adalah anggota ormas GRIB Jaya, sementara sisanya mengaku sebagai ahli waris lahan. Proses hukum terhadap mereka terus berjalan, termasuk penyelidikan dugaan tindak pidana penggelapan hak atas barang tidak bergerak dan kekerasan bersama-sama.
Dampak Negatif Ormas Premanisme Bagi Masyarakat
Puan Maharani menyoroti bahwa keberadaan ormas yang berbau premanisme sangat merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan nasional. Kasus pendudukan lahan BMKG yang berlangsung hampir dua tahun telah menghalangi rencana pembangunan Gedung Arsip BMKG, yang sangat penting untuk kelancaran operasional lembaga tersebut.
Selain itu, praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum ormas terhadap pedagang di lokasi tersebut menimbulkan keresahan dan ketidakadilan sosial. Puan menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dengan aksi premanisme yang merusak tatanan hukum dan ketertiban masyarakat.
Baca Juga: Ketua MPR Dukung Langkah Tegas Penertiban Ormas Rusuh di Tangsel!
Upaya Pemerintah Dalam Menindak Ormas Premanisme
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan aparat keamanan telah berupaya menertibkan ormas-ormas yang melakukan tindakan premanisme. Namun, Puan menilai upaya tersebut harus lebih tegas dan terkoordinasi agar tidak ada lagi ormas yang meresahkan masyarakat dan menguasai lahan negara secara ilegal.
Puan juga mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam memberantas praktik premanisme berkedok ormas. Hal ini guna agar negara dapat menjaga kedaulatan hukum dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.
Peran DPR Dalam Mendukung Penegakan Hukum
Sebagai Ketua DPR, Puan Maharani berkomitmen untuk mendukung penuh langkah-langkah penegakan hukum terhadap ormas yang melanggar aturan. DPR akan terus mengawal proses hukum dan kebijakan pemerintah agar tindakan tegas terhadap ormas premanisme dapat berjalan efektif.
Puan juga mengingatkan bahwa DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal penertiban ormas yang meresahkan masyarakat.
Harapan Untuk Masyarakat dan Pemerintah
Puan Maharani berharap masyarakat dapat memberikan dukungan dan melaporkan jika menemukan ormas yang melakukan tindakan premanisme atau mengganggu ketertiban umum. Ia juga mengimbau pemerintah agar terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum secara transparan dan adil.
Dengan langkah tegas dan sinergi antara pemerintah, DPR, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Puan yakin Indonesia dapat terbebas dari praktik premanisme yang mengancam ketertiban dan pembangunan nasional.
Kesimpulan
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan sikap tegasnya dengan meminta pemerintah segera membubarkan ormas yang berbau premanisme dan meresahkan masyarakat. Kasus pendudukan lahan BMKG oleh ormas GRIB Jaya menjadi contoh nyata betapa praktik premanisme dapat menghambat pembangunan dan menciptakan ketidakadilan sosial.
Puan mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan evaluasi dan tindakan hukum yang tegas agar negara tidak kalah oleh aksi premanisme. Dukungan penuh DPR terhadap penertiban ormas ini menjadi semangat baru dalam menjaga ketertiban, kedaulatan hukum, dan kenyamanan masyarakat Indonesia.
Buat kalian yang ingin mendapatkan dan mengetahui informasi-informasi menarik lainnya mengenai partai politik, SEMBILAN NEWS adalah pilihan terbaik buat anda, yang dimana akan selalu memberikan informasi terbaru dan ter-update setiap harinya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari cnnindonesia.com
- Gambar Kedua dari islami.co